Pakar: Reformasi Pilkada Harus Dimulai dari Partai

KOSADATA – Pakar sekaligus dosen  dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Rekho Adriadi menilai bahwa reformasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) harus dimulai dari reformasi Partai dan digitalisasi tahapan Pilkada.

Menurutnya, sumber permasalahan Pilkada saat ini bukan dari mekanisme pemilihan, melainkan berasal dari biaya politik yang tinggi.

“Pemindahan mekanisme pemilihan tidak otomatis menghilangkan biaya politik. Tanpa reformasi Partai dan transparansi, biaya itu hanya berpindah dari masyarakat ke elite politik,” kata Rekho Adriadi dikutip dari ANTARA pada Minggu, 31 Januari 2026.

Rekho menerangkan, digitalisasi dapat menjadi solusi unntuk menekan biaya politik, sekaligus mempersempit ruang manipulasi dan transaksi politik saat tehapan Pilkada berlangsung.

Namun, ia menegaskan bahwa pembenahan internal Partai politik menjadi syarat utama dalam perbaikan sistem Pilkada.

Rekho menekanan bahwa buruknya proses penyaringan calon di internal Partai telah menyebabkan hilangnya prinsip meritokrasi dalam rekrutmen calon kepala daerah serta mahalnya ongkos politik sejak awal pencalonan.

“Persoalan utama Pilkada bukan terletak pada rakyat yang memilih, melainkan pada proses penentuan calon di internal Partai politik,” ujarnya.

Untuk itu, Rekho berharap, wacana evaluasi Pilkada tidak hanya ditujukan pada pembenahan mekanisme pemilihan saja, tetapi juga dapat diarahkan pada penguatan tata kelola demokrasi daerah.***

Update terus berita terkini KOSADATA di Google News.