PKS Minta BPK Audit MBG, Mulyanto: Jauhkan dari Bias Kepentingan Politik

KOSADATA — Majelis Pertimbangan Tinggi Partai Keadilan Sejahtera (MPP PKS) meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap pelaksanaan proyek makan bergizi gratis (MBG) yang telah berjalan selama satu tahun.

Ketua MPP PKS, Mulyanto menerangkan bahwa permintaan tersebut diajukan oleh PKS untuk menjaga prinsip good governance, terlebih program MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto.

"Misalnya, karena penggunaan anggaran yang cukup besar," kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Selasa, 06 Januari 2026 di Jakarta.

Mulyanto menerangkan, mekanisme pengawasan terhadap program MBG tidak boleh hanya mencakup pengawasan dalam aspek keamanan dan kesehatan makanan yang disajikan, namun juga diperlukan adanya pengawasan dalam aspek penggunaan anggaran.

Ia menegaskan bahwa mekanisme pengawasan tersebut penting dilakukan untuk menjawab setiap pertanyaan dan keraguan dari masyarakat terkait program MBG di tengah adanya laporan dan temuan masyarakat sipil yang mengindikasikan adanya keterkaitan antara pelaksana MBG dengan tokoh politik, oknum partai, atau pihak lain yang berafiliasi secara politik. 

"Tentunya, ini tidak boleh dibiarkan muncul ruang abu-abu antara kebijakan publik dan kepentingan politik," ujarnya.

Untuk itu, Mulyanto mengingatkan bahwa pengawalan pelaksanaan MBG seperti audit independen perlu diwujudkan demi menjaga marwah negara dan martabat demokrasi.

"Jangan sampai MBG kehilangan legitimasi publik. Ini program yang baik tujuannya," tandasnya.***

Update terus berita terkini KOSADATA di Google News.