Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: ist.
KOSADATA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengajak seluruh jajaran DPR dan Pemerintah untuk intropeksi bersama dalam menghadapi dinamika demokrasi belangan ini saat berpidato menutup Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026.
“Tidak ada pihak yang mutlak benar atau paling bersalah. Kita semua, termasuk DPR RI dan Pemerintah, harus bercermin dan memperbaiki diri,” kata Puan dalam rapat paripurna pada Kamis, 2 Oktober 2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.
Puan mengingat Masa Persidangan kali ini diawali dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti oleh gelombang aksi yang terjadi di berbagai daerah.
Ia menyebut aksi unjuk rasa tersebut sebagai "wajah lain dari memaknai kemerdekaan sebagai kebebasan”. Walaupun demikian, ia juga menyoroti aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan.
"Ketika demonstrasi yang berujung anarki, kerusuhan, dan runtuhnya rasa kemanusiaan akibat hasutan yang menyesatkan, menebar provokasi, membenarkan kekerasan dilakukan, dan dianggap wajar oleh sebagian pihak," ucapnya.
Menurutnya, hal tersebut merupakan dinamika perjalanan bangsa yang menuntut kedewasaan dalam berdemokrasi.
"Apa yang telah terjadi merupakan isyarat yang sangat penting bahwa ada yang belum kita jalankan dengan baik, bahwa ada yang salah dan harus kita perbaiki bersama,” tuturnya.
Ia menyebut sudah menjadi tugas bersama seluruh pihak untuk menjadikan setiap peristiwa sebagai pelajaran unntuk merajut persatuan bangsa, martabat kemanusiaan, sehingga Indonesia terus melangkah menuju kehidupan yang lebih baik.
“Kemerdekaan, pada hakikatnya adalah untuk memastikan bahwa setiap anak bangsa mendapat tempat dalam perjalanan menuju Indonesia yang tenteram, adil, dan makmur,” ujarnya.***
Update terus berita terkini KOSADATA di Google News.
Comments 0