Genjot Penggunaan Produk Lokal, Pemprov DKI Gandeng 18 Industri Dalam Negeri
Provinsi DKI Jakarta telah masuk ke dalam urutan lima besar provinsi dengan capaian belanja PDN tertinggi
Rutin Gelar Bazar UMKM, Bukti Heru Komitmen Bangkitkan Ekonomi Kerakyatan
Bazar UMKM digelar sesuai dengan komitmen Pj Gubernur Heru dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan
Genjot Ekonomi Kerakyatan, DKI Anggarkan Rp15,8 triliun Belanja Produk Dalam Negeri
Business Matching 4 kembali digelar untuk mendorong program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022
Bangkitkan UMKM, DKI Realisasikan Belanja Produk Dalam Negeri Hingga 91,82 Persen
Heru Budi Hartono memastikan, keberlanjutan UMKM di Jakarta menjadi tanggung jawab bersama, terlebih dalam mendukung produk-produk lokal mengkampanyekan penjualannya di berbagai platform e-commerce.
Tingkatkan Ekonomi Kerakyatan, Dinas PPKUKM DKI Serahkan Sertifikat Halal untuk UMKM
Pemberian sertifikat halal ini dilakukan agar UMKM di Jakarta naik kelas yang bisa memasarkan produknya ke kalangan yang lebih luas.
Soal Pemberdayaan UMKM, Nur Afni: Jangan Cuma Melatih, Dinas Harus Bantu Permodalan
Bahkan, politisi Partai Demokrat ini setuju atas adanya usulan Peraturan Daerah (Perda) tentang UMKM. Regulasi ini diperlukan UMKM agar memiliki perlindungan pasti dari pemerintah, baik dari sisi pendaftaran, legalitas hingga bantuan permodalan.
Gelar COIN 2024, Pemprov DKI Dorong Koperasi Perluas Jaringan dan Bisnis
Kepala Dinas PPKUKM Elisabeth Ratu Rante Allo menyampaikan, kegiatan ini memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperluas jaringan dan hubungan bisnisnya dengan berbagai pihak yang relevan, termasuk perusahaan besar, instansi pemerintah, dan sektor publik.
Wahyu Dewanto Usul Perda UMKM: Ada Subsidi, CSR, Hingga Inkubasi Bisnis
Politikus Partai Gerindra itu juga menekankan pentingnya penganggaran pelatihan dan pendampingan untuk para pelaku UMKM pemula.
Pastikan Semua Terdata, Pemprov DKI Jakarta Sebar Pemberitahuan Pendaftaran Ulang Pedagang Eks Barito
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) mulai mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada para pedagang yang hendak melakukan pendaftaran ulang pedagang eks Barito.