PN Jakpus Putuskan Tunda Pemilu, PKS Tegaskan Itu Kewenangan MK
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritisi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang menunda gelaran Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 mendatang, atas gugatan Partai Prima kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pejabat Hingga ASN Dilarang Bukber, Komisi II DPR RI Sarankan Makanan dan Uangnya Disalurkan ke Fakir Miskin
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera turut angkat bicara ihwal aturan larangan buka puasa bersama (bukber) bagi pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) selama bulan Ramadhan 1444 H.
Genjot Kembali Elektabilitas, PKS Dorong Anies Segera Deklarasi Cawapres
Apabila cawapres sudah diumumkan maka kerja politik tiga partai niscaya dapat terlihat dan dirasakan dampaknya.
PKS: Tidak Ada Pengkhianat, KPP Solid dan Kokoh
Andi Arief mengatakan akan terus bersama PKS apabila ada partai politik di dalam KPP yang membelot
Suara Pileg Tertinggi, PKS Ajak Parpol Lain Dukung Mardani Jadi Cagub DKI
Diakuinya, melesatnya suara PKS di Jakarta karena efek ekor jas dari Calon Presiden Anies Baswedan yang diusungnya.
Hubungan Sama Anies Tetap Harmonis, Mardani: Partai Baik Percaya dengan Kadernya
Meski PKS memutuskan untuk mengusung Mohamad Sohibul Iman sebagai Bacagub Jakarta, pihaknya memastikan hubungan dengan semua pihak tetap baik dan harmonis. Termasuk dengan Anies Baswedan.
DPR RI Luncurkan SiSi Parlemen untuk Edukasi Diplomasi ke Publik
Selain menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR RI juga memiliki mandat diplomasi antarparlemen untuk memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat global. Namun, fungsi ini masih belum banyak dipahami masyarakat.
Dorong Perbaikan Regulasi, Mardani Ali Sera Minta BUMD Dipetakan dari Hulu ke Hilir
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mengungkapkan bahwa penguatan RUU Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diharapkan mampu memperbaiki persoalan BUMD secara menyeluruh, mulai dari aspek regulasi hingga peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Lindungi Masyarakat dari Mafia Tanah, Komisi II Dorong Digitalisasi Sertifikat Tanah
Komisi II DPR RI berkomitmen untuk melak kan pengawasan terhadap implementasi layanan pertanahan elektronik dalam rangka menutup celah praktik mafia tanah sekaligus memperkuat perlindungan hak masyarakat.
Atasi Tumpang Tindih Tanah Ulayat dan Negara , Komisi II Dorong Harmonisasi Regulasi Berbasis Kearifan Budaya
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyoroti permasalahan tumpang tindih status tanah ulayat (adat) dengan aset negara yang kerap menimbulkan perdebatan antara hak masyaraka adat dengan legalitas negara.