Dedi Mulyadi: Anggaran Proyek Luar Negeri Dihentikan, Dialihkan untuk Ojol hingga Petani

KOSADATA — Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan melakukan realokasi anggaran untuk memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja informal. 

Anggaran yang semula dialokasikan untuk proyek kerja sama luar negeri akan dihentikan dan dialihkan guna membiayai asuransi ketenagakerjaan bagi ojek online, buruh bangunan, petani, nelayan, hingga pembantu rumah tangga.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan keputusan ini diambil setelah berkoordinasi dengan DPRD. Menurut dia, langkah tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat rentan.

“Alhamdulillah, tadi DPRD bersepakat untuk melakukan realokasi. Salah satunya dengan menghentikan perjanjian dari nasional-provinsi maupun ke luar negeri. Anggaran yang tidak efektif dan tidak tepat sasaran akan segera dialihkan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Dedi di Bandung, Senin,1 September 2025.

Selain program perlindungan sosial, realokasi anggaran juga akan digunakan untuk memperkuat beasiswa pendidikan, pembangunan infrastruktur jalan, serta layanan kesehatan masyarakat. 

“Kalau ada warga miskin yang tidak mampu, rumah sakit provinsi tetap melayani secara gratis. Itu sudah lama kita jalankan,” kata Dedi.

Dedi menekankan, prioritas utama setelah kebijakan ini adalah pemulihan ekonomi warga terdampak. Ia mencontohkan pekerja yang kehilangan penghasilan akibat proyek terhenti, pedagang yang rugi, hingga kios yang terbakar. 

“Semuanya harus segera normal. Dalam seminggu ke depan, uang pemerintah turun, ekonomi jalan, dan proyek di tingkat provinsi sampai desa kembali bergulir,” tandasnya.***

Update terus berita terbaru KOSADATA di Google News.