DPD Belum Putuskan Sikap Soal Wacana Pilkada Tak Langsung, Sultan: Kita Dengar Suara Rakyat Dulu

KOSADATA — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin menilai wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD perlu dikaji secara mendalam dengan mendengar aspirasi masyarakat daerah terlebih dahulu.

Menurutnya, DPD RI yang memiliki 152 anggota dari 38 provinsi memiliki tanggung jawab untuk menyerap suara dari setiap wilayah sebelum menentukan sikap kelembagaan.

"Secara kelembagaan kami belum putuskan. Kami harus mendengar suara masyarakat daerah mana yang terbaik," kata dia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026.

Menurutnya, peninjauan ulang terhadap sistem demokrasi langsung saat ini didasari oleh realita tingginya biaya politik di Indonesia, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Ia berpendapat bahwa efisiensi menjadi poin krusial yang harus segera dicari jalan keluarnya.

"Biaya politik di Indonesia itu sangat mahal sekali. Atas dasar pengalaman berkali-kali penyelenggaraan, sistem demokrasi langsung harus ditinjau ulang," ujarnya.

Sultan mengatakan, alih-alih mengubah seluruh mekanisme, salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan adalah memberlakukan Pilkada tidak langsung hanya untuk tingkat pemilihan gubernur saja. Sedangkan untuk bupati dan wali kota tetap dipilih oleh rakyat.

"Tapi atas nama demokrasi tidak bisa juga tidak dipilih langsung semua. Makanya ada Pilkada bupati, wali kota. Tapi lagi-lagi itu ide pribadi," ucapnya.

Wacana mengenai perbaikan sistem pemilu ini juga turut menyentuh potensi penggunaan teknologi e-voting untuk menekan praktik politik uang. DPD RI berkomitmen untuk mengkaji hal tersebut agar demokrasi di masa depan menjadi lebih efektif.

"DPD akan mengkaji itu secara dalam sehingga kajian kita juga tidak serta-merta nanti membuat demokrasi kita kehilangan makna, tapi juga bagaimana memastikan demokrasi kita lebih efisien dan efektif,"