Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden dalam RUU DKJ, Bang Dai: Kemunduran Demokrasi
Selama ini, lanjut Dai, masyarakat Jakarta yang majemuk dan beraneka ragam telah menjadi contoh kota demokrasi melalui sistem pemilihan umum kepala daerah (Pilkada).
Sylviana Murni Tolak Usulan RUU DKJ: Gubernur Ditunjuk Presiden Mengebiri Hak Politik Rakyat
Penunjukan Gubernur oleh Presiden secara langsung maupun melalui usulan DPRD merupakan kemunduran demokrasi dan mencederai hak politik masyarakat Jakarta.
Senator Jakarta: Kekhususan Jakarta Tak Hanya Bicara Ekonomi dan Bisnis
Pria yang akrab disapa Bang Dai itu mengaku kecewa dengan muatan RUU DKJ yang masih minim memajukan budaya Betawi. Dalam konteks budaya, ungkapnya, RUU DKJ terlihat hanya dalam tatanan formal saja.
DPR RI Tegaskan Gubernur Jakarta Akan Dipilih Lewat Pilkada di RUU DKJ
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, Gubernur Jakarta akan dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal itu, kata Dasco telah tertuang dalam daftar inventaris masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Sayangkan Jakarta Belum Punya Status, Haji Misan Dorong RUU DKJ Dirampungkan
Sebab, terhitung 15 Februari 2024 kemarin, status ibukota untuk Kota Jakarta telah dicabut. Seriring dengan perpindahan Ibu Kota Negara tersebut ke Kalimantan Timur.
RUU DKJ Dikebut, Sylviana Murni Dorong Perwakilan Betawi Jadi Gubernur Atau Wagub
Pasangan calon yang ditunjuk oleh partai ada baiknya memiliki unsur Betawi. Masyarakat Betawi harus diberi kesempatan untuk menjadi kepala daerah
Amanat DKJ, Pj Gubernur Heru Jalankan Alokasi 5 Persen APBD untuk Kelurahan
Menurutnya, alokasi anggaran itu diimplementasikan melalui sektor samping yang ada di masing-masing kelurahan.
Bamus Suku Betawi 1982 Sikapi UU DKJ, Haji Oding Dorong Buat Perda Dana Abadi Kebudayaan
Bamus Suku Betawi 1982 juga mengusulkan pembentukan Badan Pengelola Dana Abadi Kebudayaan yang dipimpin oleh Tokoh Betawi yang memiliki kapasitas dan kompetensi sesuai aturan perundang-undangan.
Bamus Betawi Gelar FGD Perubahan Status Jakarta, Kota Global Berbasis Kearifan Lokal
FGD yang membahas Asistensi Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Daerah Khusus Jakarta itu mengusung tema 'Membangun Kota Global yang Berbasis Kearifan Lokal (Adat dan Budaya)'.
UU DKJ Resmi Digugat, Rico Sinaga Optimis Dewan Kota Bisa Jadi DPRD Tingkat II
Menurutnya, gugatan judicial review UU DKJ itu harus menguji kembali pasal 17 pada Bab V yang mengatur tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten agar status Dewan Kota/Dewan Kabupaten dapat ditingkatkan menjadi DPRD Tingkat II.