Anies dan Masa Depan Korupsi di Indonesia

Anies harus meminta Surya Paloh, yang memiliki data korupsi sepanjang kadernya dulu menjadi Jaksa Agung era pertama rezim Jokowi, membocorkan semua data yang ada ke masyarakat. Biar semua transparan.

———————————

Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan

Direktur Eksekutif Sabang Meraukr Circle

KOSADATA - Partai Nasdem pendukung Anies Baswedan mengalami bulan-bulanan nitizen karena salah satu pimpinannya, Jhony Plate, menterinya Jokowi, ditangkap karena kasus korupsi. Surya Paloh (SP) menanggapi langsung penangkapan itu dengan keras.

Dalam video online detik20 Surya Paloh menyatakan bahwa partainya menerima kenyataan ini. Namun, dia menantang agar pertama, aliran dana dari Jhony Plate diungkapkan semua. Siapa aja yang kebagian. Kedua, dia meminta semua kementerian dan lembaga negara lainnya juga diselidiki secara “fair”, agar rakyat tahu tentang bobroknya Indonesia saat ini soal korupsi.

SP yang selama 5 tahun pemerintahan Jokowi “menguasai” Kejaksaan Agung, karena Jaksa Agungnya kader Nasdem, tentu saja memiliki data tentang korupsi di semua jajaran lembaga pemerintahan, sehingga tantangan SP ini dapat diisyaratkan sebagai perang terhadap Jokowi, yakni tebas semua, jangan tebang pilih.

Soal tebas semua dan jangan tebang pilih telah menjadi isu lama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Memburu koruptor di Indonesia tidaklah susah, mirip seperti berburu di Kebon Binatang saat pemerintah Jokowi berkuasa. Dalam perumpamaan berburu di Kebon Binatang, maka “like and dislike” akan menjadi unsur penting membidik siapa yang ditangkap hari ini dan besok.

Mahfud MD dalam “Mahfud: Sekarang Noleh Ke mana Saja Ada Korupsi, Mengapa Dulu Kita Reformasi “, kompas online, 21/3, mengatakan; “Sekarang saudara noleh ke mana saja ada korupsi kok. Noleh ke hutan, ada korupsi di hutan; noleh ke udara, ke pesawat udara, ada korupsi di Garuda (Indonesia); asuransi ada, koperasi korupsi, semuanya korupsi. Nah, ini sebenarnya mengapa dulu kita melakukan reformasi?”

Dia menambahkan; “Jika di sektor pertambangan saja kita bebas korupsi, setiap warga negara akan punya penghasilan atau bisa disubsidi Rp. 20 juta tanpa perlu bekerja. Sebuah ironi besar soal korupsi kita”.

Tentu saja dalam setiap rezim ada persoalan dalam pemberantasan korupsi. Namun, di era Jokowi, Transparansi Internasional memberikan nilai terburuk sepanjang sejarah Indonesia ada saat ini, yakni indeks 34. Padahal, indeks ini dikeluarkan tahun 2022, sebelum kasus menghebohkan TPPU Rp. 349 Triliun di Kementerian Keuangan terungkap. Jika hal ini dimasukkan, maka indeks korupsi kita akan semakin terpuruk lagi.

Karena korupsi sudah dianggap sebagai norma-normal di Indonesia saat ini, maka tidak mengherankan koruptor-koruptor yang baru keluar penjara langsung tancap gas sebagai Times Capres mendatang. Kemarin saya tanyakan hal ini kepada Karni Ilyas, ketika saya diundang di ILC. Perbincangan di meja makan sebelum acara dimulai, karena Rocky Gerung menggugat koruptor-koruptor yang baru keluar penjara bukan ti