Dilema Peradaban Manusia di Sekitar TPST Bantargebang

Ida Farida

Aug 26, 2024

Kondisi TPST Bantargebang. Foto: KPNas

itu ketika dimasak dan dimakan rasanya sangat lezat. Polusi relatif tidak ada. Warga memanfaatkan air kali Ciketing untuk mandi, cuci, pengairan pertanian, dll.

Wilayah tersebut perlahan berubah, mulai ada aktivitas galian tanah. Tanah galian tiu dibawa ke Jakarta sebagai material urugan. Contoh lahan yang dibangun gedung Balaikota Jakarta dikirim urugan dari Bantargebang. Ketika itu harga tanah di sini sangat murah, ada tokoh yang bilang hanya Rp 2.000/M2.

Pada 1984/1985-an mulai ada pembebasan, katanya untuk perumahan, ternyata belakangan jadi tempat pembuangan sampah, disebut TPA Bantargebang. TPA itu dioperasikan 1989. Ada tetua kampung menyebutkan; Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membebaskan lahan seluas 120 Ha, dan yang tercatat resmi 108 Ha.

Pada awal operasional hanya 4-5 truk sampah yang dibuang ke TPA Bantargebang, paling banyak 10 truk. Dulu masih dinamakan TPA. Semakin tahun semakin banyak. Pada 1999/2000 sampah yang dibuang mencapai 4.000-5.000 ton/hari. Sampah tidak dikelola dengan baik menyebabkan pencemaran semakin massif dan ancaman kesehatan bertambah menakutkan. Akibatnya terjadi resistensi dan demontrasi warga sekitar secara besar-besaran, seperti kasus demontrasi “Sabtu Kelabu” pada akhir 2001. Tiap tahun terjadi penutupan TPA.

Tahun 2007/2008 sampah DKI yang dibuang ke TPST Bantargebang sekitar 6.000 ton/hari. Pada 2022/2023 meningkat lagi, 7.500-7.800 ton/hari. Ketika musim banjir mencapai 12.000 ton per hari. Lalu, tumbuh gunung-gunung sampah!

Tahun 2023/2024 wilayah sekitar TPST Bantargebang berubah sangat cepat, berbagai pembangunan industri, pemukiman dan fasilitas umum berkembangan sangat maju. Kondisi ini jauh berbeda dibandingkan tahun 1999. Berbagai pabrik tumbuh, termasuk belasan pabrik biji plastik dan daur ulang. Harga tanah melambung, pada 1999 harga tanah Rp 40.000-50.000/M2, tahun 2017/2018