Fokus Majukan Masyarakat Berbudaya, Haji Misan Ingin Hentikan Konflik Internal Betawi

Bambang Widodo

Oct 25, 2023

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat, Haji Misan Samsuri. Foto: DPRD DKI Jakarta

KOSADATA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Misan Samsuri yang juga tokoh Betawi mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuat blue print atau kerangka kerja terperinci soal pemajuan kebudayaan Betawi. Hal ini diyakini akan menghentikan konflik di internal Betawi yang terjadi antar organisasi masyarakat (ormas) Betawi.

Menurutnya, akan terjadi perubahan fundamental secara sosial, ekonomi dan politik di tanah Betawi usai Ibu Kota Negara tidak lagi di Jakarta, tapi pindah ke Kalimantan Timur.

"Rencana kepindahan Ibu Kota ini harus menjadi trigger bagi seluruh tokoh Betawi dan yang merasa bertanggungjawab terhadap nilai adat budaya Betawi. Menghentikan segala konflik kepentingan dengan dalih apapun dan mulai duduk bersama mendiskusikan serta merumuskan masa depan budaya dan Masyarakat Betawi 20 tahun yang akan datang," ujar Misan Samsuri dalam keterangan tertulis, Rabu (25/10/2023).

Menurutnya, Jakarta telah memiliki Perda Nomor 4 tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi. Dalam perda tersebut, ungkapnya, ada kewenangan yang cukup luas bagi Bamus Betawi sebagai satu-satunya organisasi mitra Pemprov DKI untuk mengaplikasikan berbagai konsep pelestarian dan pemajuan budaya Betawi di Jakarta.

"Sayang seribu sayang, alih-alih bekerja dan berbuat bagi budaya dan Masyarakat Betawi yang terjadi justru konflik tiada henti internal Bamus Betawi. Tak kunjung hadir blue print yang memuat tentang rencana kerja terperinci sebagai landasan kerja dapat menjadi penanda keresahan dan tanggungjawab kebetawian," katanya.

Politisi Partai Demokrat