Harga Beras Naik, DKI Kerahkan Satgas Pangan Salurkan CPP

KOSADATA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) Provinsi DKI Jakarta terus berupaya mengendalikan harga beras yang kian naik setiap harinya.

Untuk menekan harga beras yang naik, Pemprov DKI akan bersinergi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Perum Bulog dan ID Food) untuk mengendalian harga beras tersebut.

Salah satunya, dengan melakukan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahap kedua untuk bantuan pangan bagi 304.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) @10 kg per bulan dari bulan September sd Nopember 2023.

Kepala Dinas KPKP, Suharini Eliawati juga mengatakan, selain penyaluran CPP, saat ini Pemprov DKI juga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang masuk ke gudang Food Station di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) untuk menekan harga beras yang naik.

"Penyaluran beras SPHP kualitas Medium ke masyarakat dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp. 54.500,- per kantong isi 5 kg di toko-toko beras dan pasar modern," ujar Kepala Dinas KPKP, Suharini Eliawati saat di konfirmasi, Selasa (19/9).

Eli sapaan akrabnya mengatakan, pihaknya juga akan melakukan pemantauan rutin dengan satuan tugas (Satgas pangan) ihwal kenaikan harga beras tersebut

"Melakukan Pemantauan stok,harga dan mutu secara rutin bersama Satgas Pangan," ucapnya.

Diketahui, mulai 13 September, pemerintah secara masif menyalurkan beras SPHP ke PIBC dengan tujuan semakin memperluas jangkauan beras SPHP.

Kemudian, untuk tahap awal, Bulog akan mengirimkan total 4.500 ton ke PIBC dengan rincian 1.500 ton ke 50 pedagang terverifikasi dan sebanyak 3.000 ton dikirim ke gudang Food Station di PIBC.

Pedagang tingkat eceran