Harga Gabah Meroket Hingga Penggilingan Rakyat Tutup, Jokowi Diminta Ganti Mentan

KOSADATA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) diminta segera mengganti Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Pasalnya, tidak sedikit penggilingan padi rakyat di Kabupaten Cirebon, Indramayu dan Subang yang mati suri akibat meroketnya harga gabah.

"Pemerintah harus cepat melakukan langkah konkrit untuk mengantisipasi hal tersebut dengan serius, bila perlu ganti saja menterinya. Karena apabila harga beras dibiarkan mahal, maka sangat sensitif mempengaruhi nilai inflasi nasional," ujar Wakil Ketua DPP Mari Sejahterakan Petani (MSP) Indonesia, Carkaya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/2/2023).

Menurutnya, fenomena tidak beroperasinya Penggilingan Rakyat yang ada Desa-desa di Kabupaten Cirebon, Indramayu dan Subang itu diakibatkan harga gabah Mencapai Rp7.500/Kg. Selain mahal, ucapnya, gabah pun susah di dapat sehingga lemilik penggilingan memilih untuk tidak beroperasi.

"Artinya terjadi dua hal yaitu beras mahal dan langka. Sedangkan klaim selama ini, Mentan mengatakan bahwa Indonesia surplus beras.  Pernyataan ini sangatlah menyesatkan," katanya.

Dia menegaskan, negara butuh kepastian data stok ketahanan beras nasional yang valid dan objektif. Hal ini diyakini bisa menentukan strategi  ke depan. Namun, dia menduga Mentan merekayasa fakta demi citra kinerjanya.

"Apabila pemikiran ini terus berlanjut dalam pembangunan pertanian, maka ketahanan negara  akan rapuh, karena kita tidak memiliki Renstra stok cadangan beras nasional sebagaimana amanat UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012," ungkapnya.

Dia menilai, kondisi penggilingan rakyat harus menjadi barometer ketahanan pangan karena menyangkut denyut nadi usaha rakyat. Dalam hal ini, ucapnya, petani bersentuhan langsung dengan penggilingan rakyat.

"Jika penggilingan mati di suatu desa maka mati pulalah petani di desa itu, selain itu sebagai bukti konkrit terkait adanya kelangkaan beras secara riil dan fakta," tandasnya. ***