Jakarta Bagi Pendatang Bikin Bahagia atau Petaka, Angka Miskin Ektrem Siapa Tanggung Jawab?

KOSADATA - Kota Jakarta selalu menggiurkan bagi para pengadu nasib asal daerah. Alasannya satu, ingin mengubah hidup menjadi lebih baik dalam hal finansial. Betapa tidak, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terbesar se-Indonesia.

Saat Jakarta di pimpin Gubernur Anies Baswedan, pintu masuk Jakarta dibuka lebar untuk para pendatang dan tidak ada operasi Yustisi. Namun Wakil Gubernur DKI saat itu, Ahmad Riza Patria menyampaikan itu dengan syarat. Jangan datang jika akan jadi pengangguran.

Medium 2020 hingga 2021, angka pendatang baru Jakarta menipis. Tapi itu bukan karena strategi pengendalian penduduk, melainkan masyarakat cenderung parno menghadapi virus mematikan asal China yaitu Corona atau Covid-19 dimana pergerakan masyarakat di Jakarta dibatasi sangat ketat.

Memasuki masa pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 2022, Pemprov DKI kembali membuka kran bagi pendatang dan memilih tidak melakukan operasi Yustisi terutama pasca Hari Raya Idul Fitri dimana biasanya menjadi tradisi masyarakat dari daerah mulai merantau ke Jakarta.

Kala itu, Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mempersoalkan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang meniadakan operasi yustisi bagi pendatang baru usai mudik lebaran 2022.

Katanya, kebijakan yang diambil Anies itu berpotensi menimbulkan masalah sosial baru bagi Ibu Kota karena walaupun Jakarta menjadi salah satu pemilik Anggaran terbesar di Indonesia, tapi masih belum bisa mengentaskan kemiskinan dan gizi buruk. Menurutnya, dua hal ini masih menjadi momok yang membelenggu Jakarta.

Dia khawatir, kebijakan Anies saat itu terkesan politis dan tercium aroma manuver jelang akhir masa jabatan. Karenanya dia minta Anies Baswedan tidak membuat kebijakan yang akan membuat kondisi Jakarta semakin parah.

"Jika di kemudian hari