Jelang Angkutan Lebaran 2025, Kemenhub Siapkan Survei Pergerakan Masyarakat

Dian Riski
Jan 23, 2025

Menhub Dudy Purwagandhi siapkan survei pergerakan masyarakat saat angkutan lebaran 2025 bersama BUMN.

KOSADATA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melakukan koordinasi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terkait perencanaan penyelenggaran angkutan Lebaran 2025. Menurut Menhub, Kementerian BUMN merupakan salah satu instansi yang berperan penting untuk turut menyukseskan penyelenggaraan angkutan Lebaran.

 

“Koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral menjadi kunci penting dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun 2025. Dalam hal ini, Kementerian BUMN menjadi salah satu instansi yang memegang peran krusial dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan angkutan Lebaran melalui sejumlah operator transportasi yang berada di bawah koordinasinya,” ujar Menhub Dudy, usai melakukan pertemuan dengan Menteri BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/1).

 

Menhub Dudy menjelaskan, ada sejumlah hal yang menjadi pembahasan dalam pertemuannya dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Beberapa di antaranya terkait evaluasi penyelenggaraan angkutan Nataru dan Lebaran tahun lalu, hingga persiapan dalam menghadapi angkutan Lebaran tahun 2025. 

 

“Semoga kolaborasi antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN dapat berjalan dengan baik pada penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun 2025. Harapannya, masyarakat bisa melakukan perjalanan mudik dan balik dengan aman, lancar, dan juga nyaman,” terang Menhub Dudy.

 

Menhub Dudy juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Kementerian Perhubungan melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT) akan melakukan survei untuk mengetahui prediksi pergerakan masyarakat pada masa angkutan Lebaran tahun 2025. Nantinya, hasil survei tersebut akan menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan terkait pengelolaan sektor transportasi secara nasional. 

 

“Survei akan melibatkan beberapa stakehokder yang berkaitan dengan perencanaan sehingga kita bisa mendapat angka yang lebih akurat lagi. Dengan begitu, pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk mendukung kelancaran


1 2

Related Post

Post a Comment

Comments 0