Komisi VIII Minta Biaya Haji yang Ditanggung Jamaah Bisa Turun Lagi

KOSADATA - Ketua Komisi VIII DPR, Ashabul Kahfi mendorong pemerintah agar biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang disetorkan jamaah bisa diturunkan lagi.  Diketahui, pemerintah sebelumnya mengusulkan biaya sebesar Rp 69,1 juta

Kahfi menyebut, jumlah tersebut mengalami kenaikan daripada penyelenggaraan ibadah haji di tahun sebelumnya. Dimana, proporsi pembiayaan haji sebelumnya, porsi biaya yang ditanggung jamaah hanya sebesar 30%, sementara 70% nya disubsidi dari nilai manfaat dari  BPKH.

"Saya kira ini yang membuat jamaah mungkin kaget karena kenaikannya yang signifikan ditambah lagi dengan limit waktu yang sangat singkat untuk melakukan pelunasan," kata Kahfi dikutip Kamis (9/2/2023).

Legislator PAN itu berharap agar proporsi minimal pembebanan biaya haji tahun ini berada pada 50:50. Oleh karena itu, Komisi VIII DPR mendorong agar BPKH untuk terus melakukan inovasi investasi agar bisa menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi jamaah.

"Kalau usulan kami sih sebenarnya memang kalau bisa memutuskan 50:50 saja, jadi sama-sama menanggung 50%. Memang kalau pendekatan investasi kita yang ada hari ini itu nggak mampu. Oleh karena itu kita dorong BPKH melakukan inovasi investasi sehingga bisa menghadirkan manfaat yang lebih besar untuk jamaah kita," ujarnya.

Dalam beberapa waktu ini, kata dia, DPR bersama pemerintah akan terus melakukan koordinasi  untuk mencari solusi pengelolaan pemberangkatan jemaah haji yang berkelanjutan tetapi juga mengedepankan keadilan dan keterjangkauan para-para calon jemaah.

"Kalau memang real cost itu sudah memenuhi aspek rasionalisasi barulah Komisi VIII nanti akan memutuskan berapa sebenarnya BPIH yang akan kami tetapkan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, BPIH yang diusulkan Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp 98,9 juta per jamaah. Dari jumlah tersebut, yang diusulkan ditanggung jamaah