Lulusan IPDN Diminta Jadi Birokrat Profesional, Mendagri: Imbangi dengan Ilmu Lain

KOSADATA -  Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), terutama calon purnapraja, diharapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dapat menjadi birokrat pemerintah yang profesional.

Hal itu disampaikan Tito pada Sidang Terbuka Senat IPDN dalam Rangka Wisuda Program Doktor Ilmu Pemerintahan, Program Magister Terapan Studi Pemerintahan, dan Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan Tahun Akademik 2023/2024 di Balairung Rudini Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

"Adik-adik harus menjadi profesi birokrat pemerintahan yang profesional," ujar Tito dalam keterangannya, Selasa (30/7/2014).

Tito juga meminta para calon purnapraja tidak terjebak menjadi sarjana yang tidak mau menggunakan keilmuannya, sebab lulusan IPDN diharapkan mampu menyelesaikan beragam masalah secara ilmiah, sesuai dengan metodologi yang selama ini diajarkan.Tito menegaskan, hal terpenting dari kelulusan bukanlah gelar semata, melainkan cara dan pola berpikir yang benar. Apalagi selama ini wisudawan IPDN telah mengenyam pendidikan yang tidak sebentar.

"Adik-adik (praja) dididik empat tahun di sini, kemudian bagi magister ditambah lagi dua tahun dan untuk doktor minimal tiga tahun, jangka waktu yang panjang, yang paling utama adalah saya sampaikan Jumat yang lalu changing your mindset, it's not the title you are after (perubahan pola pikir, dan bukannya title yang diraih)," katanya.

Selain itu, Tito berpesan kepada lulusan IPDN agar bisa membuat kebijakan yang berdampak baik bagi banyak orang. Ini dapat dicapai dengan mempraktikkan semua ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari. Mendagri juga menekankan untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, tidak hanya dengan mengandalkan ilmu politik, tetapi juga harus diimbangi ilmu lain, seperti sosial, budaya, dan ekonomi.

"Harus dilengkapi juga dengan