Mempertanyakan Data Kemiskinan Ekstrem BPS di Jakarta

Beginilah jadinya, warga lebih suka dianggap dan dicatat hidup dalam kondisi miskin dan akibat kesulitan hidup tapi karena data tidak valid sering tidak mendapatkan bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah.

Padahal banyak Bansos pemerintah seperti Bantuan Pangan Non Tunai, Bansos Pandemi, Bansos BLT, Bantuan Minyak Goreng, Bantuan Disabilitas, dan Bantuan Lansia sering salah sasaran. 

Bahkan terjadi di Jakarta jutaan paket bansos menumpuk jadi busuk seperti di Jakarta karena tidak disalurkan kepada warga yang membutuhkan. 

Banyak penelitian di lakukan di kampung di Jakarta datanya kurang akurat karena mekanisme atau cara pengambilan datanya patut dipertanyakan. 

Melihat pengalaman di atas memang perlu pengawasan dan uji ulang hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan warga di kampung. Memang pertimbangannya, penelitian akan lebih baik dan akurat datanya jika penelitiannya melibatkan kader warga.

Pelibatan kader warga karena dianggap lebih mengenal, menguasai dan mengetahui kondisi warga di kampung bersangkutan. Hasilnya akan baik dan akurat jika penelitian yang dilakukan disertai pengawasan lapangan oleh penyelenggaranya seperti BPS Jakarta. 

Soal mekanisme pendataan yang dilakukan dalam penelitian yang dilakukan BPS ini, aktivis Peduli Jakarta, Melny Nova Katuuk 

mengatakan bahwa berdasarkan hasil investigasinya terhadap warga diketahui bahwa BPS melibatkan warga setempat sebagai mitra untuk pengambilan sampling data. 

Nova menyatakan juga bahwa BPS mengumpulkan data sesuai dengan kuesioner yang disiapkan BPS dan sudah dikerjakan oleh mitra BPS di lapangan. Sementara itu, para Mitra BPS memberikan kertas berisi pertanyaan kepada masyarakat.

"Terkadang ada masyarakat yang nggak jujur tentang keadaan ekonomi. Misalnya, ada yang punya mobil, tapi