Menteri Teuku: Industri Kreatif Butuh Kepastian Hukum untuk Berkembang

KOSADATA – Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf/Kabekraf), Teuku Riefky Harsya, menegaskan bahwa industri kreatif Indonesia memerlukan kepastian hukum dan regulasi yang jelas untuk dapat berkembang.

Dalam sambutannya di Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang digelar di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Menekraf Riefky menyampaikan bahwa ada 17 subsektor ekonomi kreatif, seperti fesyen dan kekayaan intelektual, yang memiliki potensi besar, namun tidak dapat berkembang maksimal tanpa perlindungan hukum yang memadai.

"Ekonomi kreatif saat ini menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, tanpa regulasi yang jelas dan kepastian hukum, para pelaku industri kreatif akan menghadapi berbagai kendala, baik dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual, investasi, maupun pengembangan bisnis mereka," ujar Menekraf Riefky dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).

Menurutnya, penguatan ekosistem ekonomi kreatif Indonesia harus didorong oleh regulasi yang jelas serta perlindungan hukum bagi para pelaku industri.

Kepastian hukum, lanjut Menekraf, menjadi faktor kunci yang harus dimiliki agar industri kreatif dapat berkembang lebih baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kongres Nasional IV KAI yang berlangsung di Bandung ini diharapkan menjadi momentum penting bagi pemerintah, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan di bidang hukum untuk bersinergi menciptakan ekosistem hukum yang kondusif.

Hal ini diharapkan dapat mendukung kemajuan industri kreatif dan memperkuat perekonomian nasional.

Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pejabat penting, di antaranya Wakil Ketua DPR RI sekaligus Dewan Pengawas KAI, Sufmi Dasco Ahmad; Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Anindya Novyan Bakrie; Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif