Pendatang di Jakarta Capai 113 Ribu, Dukcapil Masih Cermati Arahan Heru Budi

KOSADATA - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaludin mengaku masih mencermati arahan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono terkait penanganan para pendatang di Jakarta. Pihaknya akan melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada para pendatang, terutama yang tidak memiliki keterampilan.

"Untuk arahan yang kita lakukan adalah kita masih mencermati fenomena saat ini untuk pendatang yang datang ke Jakarta. Kita masih lihat, kita lakukan sosialisasi ke mereka, kita lakukan pembinaan kepada mereka dan kita berkoordinasi dengan beberapa SKPD lainnya terkait penanganan bagi mereka yang nggak punya keterampilan," ujar Budi Awaludin kepada wartawan, Selasa (14/2/2023).

Diakuinya, jumlah pendatang di Jakarta mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada 2020, kata Budi, jumlah pendatang di Jakarta mencapai 113.814, sedangkan pada 2021 sebanyak 139.740 dan 2022  mencapai 151.752 orang.

Para pendatang ini ingin mengadukan nasib baiknya di Jakarta dengan mencari mata pencaharian yang sesuai. Namun, ucapnya, 50 persen pendatang itu tidak memiliki keterampilan.

"Memang trennya dari beberapa tahun belakangan ini yang datang ke Jakarta itu hampir 75 persen mereka adalah SMA sederajat ke bawah. Dan hampir 50 persen mereka tidak punya keterampilan. ini yang perlu kita cermati dan sikapi dengan baik terkait tren pendatang dalam beberapa tahun ke Jakarta," ungkap Budi.

Mencermati latar belakang pendidikan para pendatang yang hanya SMA ke bawah, Budi mengaku akan melakukan pembinaan lebih lanjut. Dia memastikan tidak akan melakukan operasi yustisi kepada para pendatang seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Antisipasinya bagi kami Disdukcapil DKI Jakarta memang kita selalu melakukan pembinaan dan juga sosialisasi kepada penduduk DKI Jakarta agar semuanya yang hadir di Jakarta tertib administrasi kependudukannya," katanya.

Dia mengungkapkan, Dukcapil DKI Jakarta telah memiliki program unggulan Kamsa, Kampung Sadar Adminduk yang dilakukan di setiap RW di Jakarta. Dalam hal ini, ucapnya, petugas Dukcapil DKI Jakarta memberikan sosialisasi dan layanan jemput bola kepada masyarakat agar mereka tertib administrasi kependudukannya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyoroti peningkatan angka perpindahan penduduk berpenghasilan rendah ke Ibu Kota. Menurutnya, para pendatang ini akan membebani APBD DKI Jakarta.

"Sedikit saya sampaikan kalau data yang saya terima per bulan ini, perpindahan penduduknya, mohon maaf sekali lagi, di kantong-kantong masyarakat berpenghasilan rendah semakin meningkat," kata Heru Budi saat menghadiri acara guyub bersama Ketua RW se-Jakarta Selatan di Bellagio Boutique Hotel.

Heru mencontohkan salah satu rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jakarta yang mayoritas melayani pendatang dari luar Jakarta. Kondisi inilah yang dinilai Heru membebani APBD DKI, mengingat RSUD menerima pendanaan dari kas daerah.

"Artinya apa? Pemda DKI akan menjadi beban. Contohnya ternyata masih banyak warga DKI yang butuh perawatan di RS tersebut. Karena mereka dari berbagai penjuru, dan wajar secara aturan boleh dirawat di Rumah Sakit Pasar Minggu. Kenapa? Karena dokternya bagus, RSnya bagus, AC, di tempat lain dia tidak temukan itu," katanya.

Namun, lanjut Heru, Pemda DKI tidak bisa melarang adanya pendatang ke Jakarta. Atas hal inilah, Heru meminta agar Ketua RW aktif mencermati proses perpindahan penduduk dari satu daerah ke DKI Jakarta. Sekalipun mekanismenya tak lagi membutuhkan surat pengantar dari RW untuk mengurus dokumen kependudukan.

"Walau pun di dalam Perpres ataupun Permendagri para RW, perpindahan penduduk manakala sudah tidak diperlukan rekomendasi. Tetapi hari ini saya minta Pak Walkot pak RW tetap perhatikan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain," jelasnya.***