Pengamat: Kebijakan Diskominfo DKI Batasi Jumlah Titik JakWifi Sudah Tepat

KOSADATA – Pengamat kebijakan publik GMT Institute Agustinus Tetiro menilai, kebijakan Diskominfotik DKI Jakarta untuk membatasi jumlah titik JakWifi tepat untuk mengurangi penggunaan internet gratis yang tidak sesuai tujuan awal kebijakan. Warga DKI Jakarta diminta untuk tidak perlu memperluas penafsiran yang tidak berdasar pada alasan kebijakan publik. 

“Sejak awal, kebijakan JakWifi adalah untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi. Saat ini, presiden Joko Widodo telah mencabut kebijakan PPKM, itu artinya kebijakan turunannya seperti JakWifi juga bisa dilihat lagi dan diperbaiki,” ujar Gusti, sapaan Agustinus Tetiro, di Jakarta, Rabu (18/01/2023).

Menurut Gusti, sebuah kebijakan publik dibuat dengan mempertimbangkan alasan-alasan rasional demi suatu pemerintahan yang efisien dan efektif. Di satu sisi, pemprov DKI harus tampil dengan tata kebijakan pemerintahan yang baik (good corporate governance/GCG). Di sisi lain, konsep GCG yang dimaksud harus juga memperhatikan konteks dimana kebijakan itu diambil. 

Gusti menyatakan, dalam konteks pengurangan jumlah titik JakWifi ini, Diskominfotik DKI Jakarta telah mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambilnya. Oleh karena itu, tegas Gusti, warga dan publik tidak perlu lagi mereka-reka hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan kebijakan. Apalagi kalau dibuat dalam bentuk tudingan yang sentimental. 

“Kebijakan publik adalah sebuah produk yang rasional, jangan terlalu melihat dengan kacamata politik praktis, apalagi yang sentimental,” jelas Gusti. 

Belum lama ini, Pelaksana tugas (Plt) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Raides Aryanto menyebut, selain soal anggaran, fase peralihan pandemi Covid-19 menjadi alasan jumlah titik Jakarta Wifi (Jakwifi) dikurangi. Menurut dia, aktivitas masyarakat