Pengelolaan Sampah Makin Kedodoran, Pemerintah Lebih Fokus Bangun Infrastruktur

Ida Farida

Jul 09, 2024

Pengelolaan sampah di setiap daerah dinilai semakin kedodoran. Foto: ist

dari sekian banyak kebijakan lain yang diperlukan untuk menanggulangi kemiskinan. Mengingat regim sentralistik dalam sistem pemerintahan Indonesia telah beralih menjadi regim desentralistik dan otonom, maka konteks pembahasan pro-poor budget ini akan disesuaikan pula dengan sistem pemerintahan regim yang baru ini. (Sulton Mawardi dan Sudarno Sumarto, Kebijakan Publik yang Memihak Orang Miskin, Fokus: Pro-poor Budgeting, SEMERU, Maret 2003).

Dalam wacana lebih luas, kebijakan pro-poor budget sebenarnya merupakan bagian tak terpisahkan dari prinsip-prinsip penganggaran yang baik. International Monetary Fund (IMF), dan Forum Transparansi Anggaran (FITRA, 2001), mengidentifikasi prinsip-prinsip umum penganggaran yang baik antara lain dicirikan oleh faktor: Transparan; Rasional; Akuntabel; Keadilan dan Proposional. Perlu ditambahkan Pro Lingkungan Hidup.

Keadilan dan Proporsional: Anggaran dialokasikan secara proporsional pada sektor-sektor tertentu yang sifatnya mendesak dan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, sekaligus sebagai kompensasi pemerintah kepada kelompok masyarakat tertentu (miskin) untuk mengurangi ketimpangan pendapatan yang telah menciptakan ketidakadilan ekonomi.

Dengan mengacu pada beberapa prinsip anggaran (yang baik) tersebut, maka secara sederhana kebijakan anggaran yang bersifat pro orang miskin dapat diterjemahkan sebagai praktek penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran yang sengaja ditujukan untuk mengakomodir suara dan kepentingan masyarakat miskin. Berdasarkan definisi ini, setidaknya ada tiga aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah (daerah) dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan anggaran supaya ia dapat dikategorikan sebagai kebijakan anggaran yang bersifat pro orang miskin (SEMERU, Maret 2003).

Aspek Penyusunan Anggaran. Salah satu elemen strategi yang bisa membuka peluang bagi terciptanya kebijakan pro-poor budget adalah melalui mekanisme participatory budgeting. Sayangnya, di Indonesia, juga umumnya di negara lain, penentuan keputusan mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ekonomi,