-(400-×-200-piksel)-(800-×-260-piksel)-(800-_20250506_160600_0000.png){kind=logo}
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat, Nur Afni Sajim. Foto: ist
KOSADATA — Lonjakan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jakarta menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI. Fraksi Partai Demokrat mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera merespons krisis ketenagakerjaan ini dengan langkah konkret dan strategis.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat, Nur Afni Sajim, menyampaikan keprihatinannya atas tingginya angka PHK yang melanda Ibu Kota. Ia menilai pemerintah tidak bisa tinggal diam melihat situasi yang dapat memperparah ketimpangan sosial dan meningkatkan angka pengangguran.
“Ini alarm keras bahwa kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha di Jakarta perlu dievaluasi secara menyeluruh. Pemerintah harus hadir, tidak bisa hanya menjadi penonton,” ujar Nur Afni kepada wartawan, Kamis, 8 Mei 2025.
Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga 23 April 2025 tercatat 24.036 kasus PHK secara nasional. Jakarta berada di posisi kedua tertinggi dengan 4.649 kasus, setelah Jawa Tengah dengan 10.692 kasus.
Nur Afni menyebut, tantangan ini harus dijawab dengan inovasi dan komitmen anggaran yang nyata. Fraksi Demokrat mendorong pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) modern di setiap kecamatan dan kelurahan sebagai langkah pertama yang mendasar.
“BLK harus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Pelatihan seperti content creator TikTok, desain animasi, dan keterampilan digital lain harus tersedia, lengkap dengan sertifikasi resmi,” ujar dia.
Selain itu, Demokrat juga meminta Pemprov DKI memberikan dukungan modal dan pembinaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut
Oseng-oseng Madun, Warung Betawi Sederhana, Terkenal se-Jagat Maya
KULINER Feb 25, 2023Tanpa Libatkan Demokrat dan PKS, Nasdem Tetapkan Cak Imin Jadi Cawapres Anies
POLITIK Aug 31, 2023Sekjen PDIP Kembali Sindir PAN soal Isyarat Dukung Ganjar-Erick
POLITIK Mar 03, 2023Berjiwa Besar, AHY Ucapkan Selamat untuk Anies-Cak Imin
POLITIK Sep 04, 2023
-(17).jpeg)
Comments 0