Potensi Penerimaan Minerba Tinggi, Dewan Setuju Kementerian ESDM Dipecah Dua

KOSADATA - Anggota Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto mengaku setuju atas wacana pemecahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi dua. Pasalnya, kata Mulyanto, potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Mineral dan Batu Bara (Minerba) cukup tinggi. 

"Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tertinggi itu kan diperoleh dari komoditas minerba, apalagi kalau royalti tambang dibuat lebih progresif maka ketika harga komoditas melambung penerimaan negara akan semakin maksimal," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Kamis (7/9/2023). 

Diketahui, Indonesia Mining and Energy Forum (IMEF) mengusulkan agar Kementerian ESDM dipecah menjadi dua, yaitu Kementerian Energi serta Kementerian Sumber Daya Mineral dan Batubara.

Mulyanto menilai, usulan itu cukup bagus untuk mengoptimalkan kinerjanya masing-masing sektor yaitu energi dan minerba. Karena itu ia berharap di Pemerintahan selanjutnya ide pemisahan Kementerian Energi dan Kementerian Minerba dapat diwujudkan. 

"Di satu sisi, manajemen pemerintahan sekarang kurang optimal dalam pengelolaan sumber daya minerba ini, terbukti dengan maraknya kasus illegal logging, ekspor ilegal, dokumen terbang, RKAB yang ribet, dll," katanya. 

Saat ini, katanya, program hilirisasi yang paling dominan hanya nickel pig iron (NPI) dan feronikel dengan kandungan nikel rendah yang langsung diekspor ke Tiongkok. Bahkan, lanjutnya, di sisi lain ditemukan aparat birokrat terlibat menjadi aktor yang memuluskan tindak ilegal tersebut. Akibatnya, penerimaan negara dari sektor minerba ini masih tidak optimal. 

Dengan adanya pemecahan Kementerian ESDM, Mulyanto meyakini program hilirisasi minerba dapat dijalankan secara optimal. Ke depan, ucapnya, hilirisasi minerba dapat didorong lebih masif menjadi “industrialisasi” produk berbasis sumber daya mineral seperti baterai listrik, dan lainnya. 

"Sementara itu di sektor