Kemensos gagas sekolah rakyat. Foto: Pixabay/sasint
KOSADATA – Program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dinilai kurang tepat jika berada di bawah kementerian tersebut. Hal ini disampaikan oleh Dosen Program Studi Manajemen Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Dr. Subarsono, yang menilai bahwa sektor pendidikan seharusnya ditangani oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Menurut Subarsono, program ini sebaiknya dikelola oleh Kemendikdasmen karena lebih relevan dengan tugas dan fungsi kementerian tersebut.
"Tugas pokok dan fungsi Kementerian Sosial bukan untuk mengurusi masalah pendidikan. Oleh karena itu, keberadaan program ini di bawah Kemensos dipertanyakan," ujarnya dilansir laman resmi UGM, Rabu (15/1/2025).
Dia juga menyarankan agar program ini lebih fokus pada pembenahan sistem pendidikan yang ada saat ini, seperti perbaikan infrastruktur sekolah, peningkatan gaji guru honorer, serta penguatan kurikulum dan kompetensi pengajar.
Subarsono juga mengkritik penggunaan nama "Sekolah Rakyat", yang menurutnya dapat menimbulkan stigma negatif karena mengingatkan pada sejarah masa penjajahan Belanda.
"Penamaan Sekolah Rakyat sudah ada sejak era kolonial Belanda dan sekarang bisa menimbulkan dualisme dengan sekolah dasar yang sudah ada," katanya. Ia menyarankan nama yang lebih netral dan positif, seperti "Sekolah Unggulan", agar tidak menimbulkan diskriminasi.
Meskipun demikian, Subarsono masih melihat potensi positif dari program ini. "Saya tidak mengatakan bahwa ini tidak efisien, tetapi saya tidak yakin ini adalah waktu yang tepat untuk melaksanakan program ini,"
Oseng-oseng Madun, Warung Betawi Sederhana, Terkenal se-Jagat Maya
KULINER Feb 25, 2023Sekjen PDIP Kembali Sindir PAN soal Isyarat Dukung Ganjar-Erick
POLITIK Mar 03, 2023Relawan Ganjar Pranowo Berikan Dukungan ke PDIP di Pilpres 2024
POLITIK Mar 09, 2023Tanpa Libatkan Demokrat dan PKS, Nasdem Tetapkan Cak Imin Jadi Cawapres Anies
POLITIK Aug 31, 2023
Comments 0