Subsidi Jumbo MRT dan LRT Jakarta Jadi Sorotan Dewan: BUMD Perlu Inovasi

KOSADATA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengucurkan dana subsidi besar untuk mendukung layanan transportasi publik pada tahun anggaran 2025. 

Dua moda transportasi andalan Ibu Kota, Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta dan Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta, mendapat alokasi subsidi mencapai total Rp1,45 triliun.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menjelaskan, hasil pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta menetapkan subsidi untuk MRT sebesar Rp944,3 miliar, sedikit lebih rendah dari nilai pengajuan awal sebesar Rp945,86 miliar. 

Sementara itu, subsidi untuk LRT Jakarta disetujui sebesar Rp513 miliar, dari proposal semula senilai Rp528,8 miliar.

“Dasar perhitungan kebutuhan subsidi MRT dan LRT Jakarta mengacu pada rencana operasional yang ditetapkan. Di antaranya jumlah hari operasi, variabel jam operasional, jumlah kereta yang dijalankan, hingga frekuensi perjalanan per hari dan total per tahun,” ujar Syafrin dilansir dar laman resmi DPRD DKI Jakarta , Rabu, 8 Oktober 2025.

Pembahasan subsidi tersebut menjadi sorotan Komisi B DPRD DKI Jakarta yang membidangi perekonomian dan transportasi. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh menegaskan pentingnya memastikan dana Public Service Obligation (PSO) digunakan secara tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan mutu layanan.

“Hari ini kita secara khusus membahas PSO untuk mencakup layanan transportasi di Jakarta, baik Transjakarta, MRT, maupun LRT,” ujar Nova usai memimpin rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Komisi B menilai, ketergantungan terhadap subsidi PSO perlu ditekan melalui peningkatan pendapatan non-farebox, yakni pendapatan di luar tiket. Sumber ini meliputi kerja sama komersial, iklan, dan pengelolaan aset transportasi.

“Ke depan,