Tak Ada Kaitan Politis, Perombakan Pejabat DKI Murni untuk Penataan Birokrasi

Ida Farida

Nov 13, 2024

Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi melantik sejumlah pejabat eselon. Foto: PPID Jakarta

KOSADATA - Pengamat Kebijakan Publik, Amir Hamzah menilai perombakan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta murni untuk penataan birokrasi imbas perubahan struktural dari pemerintah pusat. Menurutnya, langkah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi sangat strategis untuk menyongsong era baru kepemimpinan nasional.

"Pelantikan tersebut merupakan langkah awal dari penataan birokrasi DKI Jakarta guna memperkuat kinerja Pemprov DKI Jakarta menyongsong era baru kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto," ujar Amir Hamzah kepada wartawan, Rabu (13/11/2024).

Berkaca kepada kabinet yang dibentuk Presiden RI, Prabowo Subianto, ungkapnya, maka dapat diperkirakan bahwa mulai tahun depan 2025 akan terjadi perubahan struktural pada tatanan organisasi Pemda DKI Jakarta.

Untuk menghadapi perubahan struktural itu, lanjut Amir, penataan birokrasi berupa pengisian jabatan kosong sudah harus diselesaikan sebelum Januari 2025.

“Terkait penataan birokrasi dimaksud, menurut informasi, PJ Gubernur akan melantik Arifin sebagai Walikota Jakarta Pusat menggantikan Dani Sukma. Ini berarti, jabatan Kasatpol PP akan kosong,” kata Amir.

Sedangkan Wali Kota Jakarta Pusat Dani Sukma, ungkapnya, disinyalir akan ditempatkan pada posisi yang lebih strategis.

“Besar kemungkinan akan diposisikan ke Askesmas Sekda DKI Jakarta atau Sekretaris DPRD DKI Jakarta,” ucap Amir.

Masih menurut Amir, proses penataan birokrasi ini dengan target pengisian jabatan kosong diharapkan sudah selesai pada akhir Januari 2025. Dengan demikian, birokrasi DKI Jakarta sudah dapat disiapkan untuk mendukung pelaksanaan