Tak Bisa Tunjukkan Data Secara Detail, BPS DKI Dicap Sebagai Biang Kegaduhan

KOSADATA - Angka kemiskinan ekstrem Jakarta terus menjadi pembicaraan publik. Terlebih, setelah Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa sumber yang diperoleh tidak bisa menunjukan data secara detail alias by name by address.

Pakar komunikasi publik GMT Institute, Agustinus Tetiro menilai langkah BPS DKI terburu buru dalam menyampaikan informasi yang sensitif tersebut. Bahkan, ia menganggap bahwa BPS DKI menjadi sumber kegaduhan yang terjadi saat ini perihal data 95ribu warga miskin ekstrem.

"Terlalu ceroboh menyampaikan data yang sifatnya sensitif karena menyangkut kemiskinan di Jakarta. Jadi kalau BPS tidak terburu buru menyampaikan itu, cek dulu akurasinya, kan engga akan rame seperti sekarang," ujar pria yang akrab disapa Gusti kepada wartawan, Rabu (15/2/2023). 

Sebelumnya, Kepala Bagian Umum Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, Suryana mengungkapkan, sumber data 0,89 persen penduduk Jakarta masuk kategori miskin ekstrem yang disampaikan beberapa waktu lalu merupakan estimasi data yang di peroleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

"0,89 persen itu angka estimasi yang bersumber dari data makro Susenas yang tidak bisa menunjukkan siapa di mana (by name by address)," ujar Suryana saat dihubungi Kosadata.com melalui WhatsApp di Jakarta, Selasa (14/2).

Sementara itu, Aktivis Peduli Jakarta, Melny Nova Katuuk menyampaikan, hasil penelitian yang dilakukan di kawasan Kampung Apung, Jakarta Barat dan Cilincing, Jakarta Utara, pihaknya belum menemukan adanya warga dengan penghasilan Rp.11ribu per hari atau di bawah Rp500ribu per bulan.

Kegiatan ini ia lakukan lantaran sejalan dengan misinya untuk membantu memecahkan persoalan kemiskinan ekstrem di Jakarta yang