Uji Coba Bansos Digital Dimulai di Banyuwangi, Awas Salah Sasaran!

KOSADATA — Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) digital di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mulai tahun depan. Skema anyar ini diklaim mampu menghemat anggaran hingga Rp14 triliun per tahun sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran.

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho menilai digitalisasi bansos merupakan lompatan penting dalam memperkuat sistem perlindungan sosial Indonesia. 

Menurut dia, mekanisme digital akan memangkas biaya administrasi, mempercepat distribusi, serta meningkatkan transparansi.

“Digitalisasi bukan hal baru. Kita sudah mengenal Kartu Perlindungan Sosial hingga Bantuan Pangan Non-Tunai. Yang diharapkan, uji coba 2025 ini bisa menyempurnakan kekurangan di masa lalu,” ujar Wisnu dilansir laman resmi UGM, Kamis, 4 September 2025.

Namun, ia mengingatkan uji coba di Banyuwangi belum dapat dijadikan tolok ukur nasional. Banyuwangi relatif memiliki infrastruktur digital lebih baik dibandingkan wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal). 

“Keberhasilan di Banyuwangi tidak otomatis mencerminkan kesiapan Indonesia secara keseluruhan,” ujarnya.

Wisnu menyoroti sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi pemerintah, mulai dari kesenjangan internet di daerah 3T, rendahnya literasi digital di kelompok miskin, ketidakakuratan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), hingga potensi eksklusi akibat verifikasi biometrik. 

“Kalau tidak diantisipasi, digitalisasi justru bisa menyulitkan mereka yang seharusnya menerima,” ucapnya.

Untuk menjawab persoalan itu, ia menyarankan empat langkah: pemerataan infrastruktur internet, pendampingan masyarakat melalui agen lokal, integrasi data lintas kementerian, serta transparansi publik lewat dashboard real-time dan kanal pengaduan yang mudah diakses.

Lebih jauh, Wisnu berharap digitalisasi bansos tak hanya soal efisiensi fiskal, tetapi juga memperluas inklusi keuangan masyarakat miskin. 

“Jika efektif, bansos digital bisa mempercepat pencairan, memangkas kebocoran, bahkan menjadi pintu masuk ke layanan keuangan formal. Itu artinya,