Wakil Rektor ITPLN Sebut Buruknya Birokrasi Hambat Pengembangan Energi Terbarukan

KOSADATA — Wakil Rektor I Institut Teknologi PLN (ITPLN), Prof. Syamsir Abduh menilai buruknya tata kelola birokrasi akan menjadi penghambat untuk perkembangan Energi Terbarukan di Indonesia. Ia menyebut panjangnya birokrasi, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan instabilitas kebijakan menjadi faktor utama terhambatnya penetrasi Energi Terbarukan pada tahap awal.

"Tanpa tata kelola yang baik, penetrasi Energi Terbarukan berpotensi terhambat oleh kendala investasi, birokrasi, instabilitas regulasi, dan minimnya koordinasi antar sektor," ungkap Syamsir dalam keterangan resminya yang diterima pada Jumat, 28 November 2025 di Jakarta.

Syamsir menyebut, hadirnya regulasi yang kokoh akan memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan transisi energi, karena akan mengatur peta pengembangan Energi Terbarukan yang berkelanjutan, sehingga akan menumbuhkan kepercayaan dari investor.

"Transisi menuju Energi Terbarukan menuntut adanya kerangka institusional dan regulasi yang kokoh untuk memastikan perkembangan yang berkelanjutan, adil, dan efisien," ucapnya.

Syamsir menegaskan bahwa Indonesia harus mencontoh negara-negara lain yang mempunyai focus dalam pengembangan Energi Terbarukan selalu memperhatikan teknis-teknis yang sama, yakni regulator independen, lembaga teknis profesional, dan mekanisme pasar yang kompetitif serta lembaga teknis yang berkapasitas tinggi.

"Perlu struktur kelembagaan dan regulasi mencakup berbagai lembaga, kebijakan, mekanisme pasar, serta instrumen hukum yang mengatur seluruh proses penyediaan energi, mulai  dari perencanaan, investasi, hingga pemanfaatan,"

Untuk itu, Syamsir juga mendorong adanya reformasi regulasi, yang menurutnya, regulasi saat ini dianggap terlalu berbelit-belit.

"Oleh karena itu, penguatan institusi dan reformasi regulasi merupakan prasyarat utama menuju sistem energi rendah karbon yang berkelanjutan di masa depan," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa transisi energi bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan strategi masa depan untuk memastikan