Kadis Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin bersama Kasudin Dukcapil Jakarta Timur, Naufan menerima langsung penghargaan yang diberikan oleh Dirjen Dukcapil, Prof. Zudan
Pihaknya akan melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada para pendatang, terutama yang tidak memiliki keterampilan.
Menurutnya, penonaktifan NIK itu akan berpengaruh pada layanan perbankan, kesehatan, surat kendaraan dan lainnya
Kepala Disdukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan, pemindahan domisili itu disinyalir merupakan dampak sistem zonasi yang diterapkan selama proses PPDB 2023 berlangsung.
Karyatin menambahkan, saat ini ketersediaan blanko sangat diperlukan untuk pemilih pemula agar terakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Dinas Dukcapil DKI masih menunggu hasil resmi dari KPU sebelum program penertiban administrasi kependudukan ini dieksekusi.
Bahkan, politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan sejumlah lurah tidak berani menonaktifkan E-KTP warganya dikarenakan penuh resiko ke depannya.
Menurutnya, penonaktifan NIK itu harus dilakukan secara hati-hati karena akan berdampak pada warga Betawi yang semakin terpinggirkan.
Dia menegaskan, tertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas, mengingat keakuratan data dapat mempengaruhi proses pembangunan daerah serta kebijakan publik
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta turut terlibat dalam pemadanan data penerima KJMU.