Sri mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan dan akan mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengirim laporan audit kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ihwal dugaan kepemilikan harta kekayaan 134 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mencurigai pergerakan uang sebesar Rp300 triliun di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam); Mahfud MD kembali menegaskan bahwa temuan transaksi Rp 300 Triliun yang melibatkan 647 pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bukanlah tidak pindana korupsi. Melainkan pencucian uang.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku siap membongkar proyek pencucian uang yang terjadi di lembaga negara selain Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta Kementerian Keuangan (Kememenkeu) dapat melibatkan instasi lain dalam memeriksa 69 pegawai yang diduga memiliki harta kekayaan tak wajar.
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan mendorong untuk dibentuknya Pansus Hak Angket untuk mengusut transaksi janggal Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan komponen tambahan dalam pemberian tunjangan hari raya ( THR ) kepada para guru aparatur sipil negara (ASN) di daerah yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja (tukin). Guru dan dosen yang tidak mendapatkan tukin atau tambahan penghasilan diberikan tunjangan profesi guru (TPG) dan dosen sebesar 50 persen.
Dibutuhkan sinergitas perangkat desa dengan pemerintah daerah, provinsi, serta lembaga pengawasan seperti BPKP juga Perbendaharaan terkait tata kelola desa.
Menurutnya, tudingan ada penggunaan alat negara untuk kepentingan politis tertentu dipastikan tidak benar. Kemenkeu dan DJP, tegasnya, senantiasa berkomitmen menjaga integritas dan akan menindak tegas semua pelanggaran yang dilakukan pegawai.
