Dalam kesempatan itu, massa buruh mendesak agar Pemprov DKI Jakarta menetapkan UMP 2024 sebesar Rp5,6 juta sesuai harapan para pekerja
Pemprov DKI Jakarta juga terus memberikan kebijakan untuk menjaga daya beli buruh/pekerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja dari sisi non-upah.
Bey menjelaskan, dalam menetapkan UMP Pemprov Jabar telah menampung aspirasi dari asosiasi, serikat pekerja, dan menerima rekomendasi terkait perhitungan UMP dari Dewan Pengupahan
Menurut dia, langkah yang dilakukan pemerintah daerah tentu mengacu pada perhitungan dan regulasi yang ada. Salah satu acuannya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023
Saat ini rombongan buruh telah menghentikan aksi demo di Simpang Pasteur dan berangsur membubarkan diri dengan penjagaan Kepolisian.
Bila perusahaan atau institusi bermain-main dengan upah, pemerintah juga wajib memberikan sanksi.
Bahkan, Pj. Gubernur Teguh merangkul akrab perwakilan buruh yang hendak menyampaikan aspirasi kenaikan UMP
Penjabat Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, menerima perwakilan buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk DKI Jakarta, di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/11).
Menurutnya, perhitungan kenaikan UMP Jakarta tahun 2025 ini memgacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 16 tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025
Berdasarkan kesepakatan anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, besaran nilai UMSP DKI Jakarta Tahun 2025 mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang terdiri dari 3 sektor dan 18 sub-sektor