Sylviana Murni menegaskan akan terus mengawal kepemimpinan PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.
Total, ada 16 Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang meraih predikat WBK dan tiga Unit Kerja Perangkat Daerah yang meraih predikat WBBM.
Hal ini, sesuai dengan PP No.7/1977 apabila ada alasan-alasan yang kuat kepada ASN tertentu dapat diberikan tunjangan-tunjangan lain yang diatur dengan Peraturan Presiden
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengingatkan tentang esensi tugas birokrasi yang semestinya mempermudah bukan mempersulit masyarakat dan mempercepat bukan memperlambat pelayanan.
Budi Prawira mengungkapkan, baru ada 16 Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang sudah masuk Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Pada tahun 2015, nilai Reformasi Birokrasi KLHK masih di angka 61.80, namun di tahun 2023, nilainya naik kategori A.
aktivis Perludem yang juga dosen pemilu dari UI Titi anggaini menegaskan, pilkada adalah pemilu yang harus tunduk pada undang-undang serta patuh pada asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil), dan demokratis.
Sejak Dinakhodai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kementerian ATR-BPN juga berhasil menaikan indeks pelayanan publik (IPP) sehingga berhak juga mendapatkan Penghargaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Dengan semangat profetik, integritas yang kuat, jiwa melayani, inovasi tanpa henti, dan rasa tanggung jawab yang mendalam, birokrat dapat bertransformasi menjadi pelayan publik yang luar biasa, dan menjalankan nilai-nilai kepahlawanan seperti kita peringati setiap tanggal 10 November
Bang Anung, sapaan baru Gubernur Jakarta terpilih itu mengaku akan menggunakan tujuh staf khusus (stafsus) untuk membantu pekerjaan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan peraturan yang berlaku.