280 Karyawan Terancam PHK, Wamenaker Hadang Michelin Indonesia

KOSADATA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan manajemen PT Multistrada Arah Sarana (MAS), produsen ban Michelin di Indonesia, agar tidak menjadikan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai langkah pertama dalam merespons tekanan ekonomi global. Imbauan ini muncul setelah perusahaan merencanakan pengurangan 280 karyawan dari total 2.800 pekerjanya mulai 30 November 2025.

Peringatan tersebut disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor usai pertemuan dengan manajemen dan Pimpinan Unit Kerja (PUK) MAS di Cikarang, Bekasi. 

“Kami minta kedua belah pihak mengedepankan dialog bipartit. PHK harus menjadi opsi terakhir, bukan langkah pertama,” ujar Afriansyah dalam keterangannya, Selasa, 11 November 2025.

Menurut dia, perusahaan-perusahaan swasta, termasuk industri manufaktur besar, harus mencari langkah adaptif tanpa mengorbankan hak pekerja. Pemerintah, katanya, terus berupaya memperkuat perekonomian nasional untuk menekan angka pengangguran. 

“Kalau pun PHK tak terhindarkan karena faktor global, kami menghormati keputusan perusahaan. Namun MAS harus tetap menjaga hubungan industrial yang sehat,” ujarnya.

Presiden Direktur MAS, Igor Zyemit menyebut efisiensi tenaga kerja menjadi bagian dari penyesuaian strategis perusahaan terhadap kondisi pasar global. 

“Dua tahun terakhir industri ban dunia menghadapi tekanan berat, termasuk dampak kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat. Penyesuaian ini diperlukan demi keberlangsungan jangka panjang,” kata Igor.

Dari sisi pekerja, Ketua PUK MAS Guntoro meminta perusahaan mencabut terlebih dahulu surat PHK dan skorsing sebelum negosiasi dilakukan. “Setelah itu, barulah kita bisa duduk bersama membahas mekanisme pengurangan pekerja secara adil,” ujarnya.

Pertemuan tersebut menghasilkan tiga kesepakatan awal: perusahaan siap meninjau ulang surat PHK, menyediakan pelatihan peningkatan kompetensi bagi pekerja terdampak, dan memulai dialog bipartit antara manajemen serta serikat pekerja.

Afriansyah menegaskan, Kemnaker akan