Adipura: Trofi Prestise atau Jalan Buntu Masa Depan Lingkungan Indonesia?

Oleh: Bagong Suyoto *)

Sampah, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati kini bukan sekadar isu teknis, melainkan bagian dari krisis global yang mengancam kelangsungan hidup manusia. PBB menyebutnya sebagai Triple Planetary Crisis: perubahan iklim, polusi, dan runtuhnya biodiversitas. Tiga ancaman yang saling menguatkan, menghantam kesehatan, ekonomi, dan keberlanjutan ekosistem.

Indonesia, dengan produksi sampah 56,63 juta ton per tahun, masih gagap menghadapinya. Data Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mencatat, hanya 39 persen sampah yang terkelola dengan baik. Selebihnya ditimbun dengan metode usang open dumping atau dibuang sembarangan ke sungai, laut, hingga dibakar di halaman rumah. Hasilnya: udara beracun, air tercemar, tanah kehilangan daya dukung.

Pemerintah telah berjanji menyelesaikan persoalan sampah hingga 100 persen pada 2029 lewat RPJMN 2025-2029. Presiden Prabowo bahkan memberi instruksi khusus kepada pemerintah daerah agar mempercepat penanganan. Namun, target mulia ini kerap tersandera pada persoalan klasik: lemahnya anggaran, minim SDM, dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Di tengah situasi itu, penghargaan Adipura kembali menjadi sorotan. Di atas kertas, anugerah ini dimaksudkan untuk mendorong kabupaten/kota lebih serius mengelola lingkungan. Penilaiannya kini lebih ketat: tak boleh lagi ada TPA yang menggunakan sistem open dumping. Pemilahan sampah di sumber, ketersediaan fasilitas pengolahan, hingga kontribusi pada ekonomi sirkular menjadi indikator utama.

Namun, sejarah panjang Adipura juga menyisakan ironi. Banyak kepala daerah menjadikannya sekadar “panggung politik”—tiket bertemu Presiden, modal pencitraan, bahkan alat kampanye. Kota tampak bersih hanya di titik pantau, sementara di baliknya, gunungan sampah tetap menganga.

Kini Adipura dipertaruhkan: apakah tetap sekadar trofi prestise atau benar-benar instrumen perubahan? Jika hanya dikejar demi gengsi, masa depan