Bahlil Minta Golkar Putuskan Pilkada Melalui DPRD di Rapimnas

KOSADATA — Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia meminta agar kajian mengenai opsi pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daersh (DPRD) segera diputuskan.

Ia mendorong agar keputusan strategis tersebut dapa disepakati dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Golkar yang diselenggarakan pada 20-21 Desember 2025.

“Saya minta di Rapimnas ini juga segera membahas kalau bisa memang memutuskan, memutuskan saja,” kata Bahlil saat membuka agenda Rapimnas di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar pada Sabtu, 20 Desember 2025 di Jakarta.

Meskipun usulan mengenai hal tersebut memicu perdebatan di internal partai karena berbagai opsi lain yang turut ditawarkan untuk menekan biaya politik saat pelaksanaan Pilkada, Bahlil menekanan bahwa pemilihan kepala daerah akan secara signifikan menghemat ongkos politik yang selama ini dibebankan kepada pasangan calon.

“Cost politiknya sudah terlalu tinggi Bapak Ibu semua. Orang cerai gara-gara Pilkada. Di kampung saya, orang tidak mau tegur saya gara-gara Pilkada,” ujarnya.

Walupun belum ada keputusan final, Bahlil yakin bahwa opsi Pilkada melalui DPRD akan disepakati oleh internal partai. Ia menilai langkah tersebut sebagai upaya memperbaiki sistem politik Indonesia tanpa menciderai prinsip demokrasi.

“Demokratis itu tidak boleh kita terjemahkan bahwa seolah-olah lewat DPRD itu enggak demokratis,” ujarnya.

Bahlil juga membantah anggapan bahwa gagasan ini merupakan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa wacana ini murni lahir dari pemikiran para politikus Partai Golkar secara mandiri.

"Dan yang namanya ide dari Golkar tidak ada ide dari siapa-siapa. Jadi tolong jangan dihubungkan dengan yang lain. Golkar ini independen, otonom," pungkasnya.***

Update