Desakan Status Bencana Nasional Dinilai Bergerak ke Ranah Politik

KOSADATA — Pakar politik, Arifki Chaniago menilai desakan agar pemerintah menetapkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera sebagai bencana nasional tak bisa dilihat semata sebagai tuntutan administratif. Menurut Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia itu, isu ini telah bergerak ke ranah politik sekaligus menyentuh persoalan tata kelola komunikasi pemerintah di tengah krisis.

Arifki menjelaskan, terdapat alasan rasional yang mendukung maupun menolak penetapan status bencana nasional. Di satu sisi, eskalasi banjir di beberapa provinsi memunculkan dugaan bahwa kapasitas daerah mulai menipis. Dalam kondisi seperti itu, status nasional dapat mempercepat koordinasi lintas kementerian dan memberi legitimasi lebih besar bagi intervensi pemerintah pusat.

Namun ia mengingatkan bahwa status tersebut bukan keputusan simbolik. Ada parameter objektif—mulai dari jumlah korban, skala kerusakan infrastruktur, gangguan layanan publik, hingga kekuatan fiskal daerah—yang harus dipenuhi sebelum pemerintah mengambil langkah itu.

“Pemerintah pusat sebenarnya sudah mengerahkan sumber daya nasional melalui BNPB, TNI, Polri, Kementerian Sosial, dan berbagai instrumen lainnya. Jika operasi di lapangan sudah bertaraf nasional, penetapan status belum tentu diperlukan,” ujar Arifki dalam keterangannya, Selasa, 02 Desember 2025.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa persoalan paling genting saat ini justru berada pada ranah komunikasi publik. Menurutnya, celah narasi terkait status bencana tengah dimanfaatkan oleh oposisi untuk membangun kesan bahwa pemerintah lamban merespons situasi.

“Masalahnya bukan pada kerja teknis di lapangan—yang sudah besar dan masif—melainkan penjelasan yang tidak runtut kepada publik. Ketika narasi pemerintah tidak jelas, publik mudah mengira pemerintah abai,” kata dia.

Arifki mendorong pemerintah menerapkan satu komando komunikasi krisis. Ia menilai perlu ada figur atau unit yang secara konsisten menyampaikan perkembangan,