Gerakan Gotong Royong Kolosal Lebih Mendesak dari Perdebatan Status Bencana

KOSADATA — Di tengah polemik penetapan status bencana nasional atas banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Pengamat Kebijakan Publik, Sugiyanto (SGY) menilai perdebatan tersebut justru menghambat fokus utama: penyelamatan warga dan percepatan penanganan darurat.

“Musibah sebesar ini tidak boleh terjebak pada perdebatan administratif. Yang dibutuhkan sekarang adalah gerakan gotong royong kolosal nasional,” ujar SGY kepada wartawan, Selasa, 02 Desember 2025.

Bencana banjir dan longsor yang menerjang tiga provinsi itu menimbulkan duka besar. Berdasarkan data BNPB per Senin (1/12) pukul 21.00 WIB, sebanyak 604 orang tercatat meninggal dunia. Jumlah itu menunjukkan skala bencana yang luar biasa dan kebutuhan bantuan yang mendesak.

SGY menjelaskan, penetapan status bencana nasional sebenarnya telah memiliki indikator yang jelas dalam UU No. 24/2007 dan PP No. 21/2008. Parameter seperti luas dampak, korban jiwa, gangguan pelayanan publik, hingga kemampuan daerah menghadapi bencana menjadi acuan untuk penetapan status tersebut.

Namun, menurutnya, pemerintah pusat sudah memahami langkah yang seharusnya diambil. “Perdebatan soal status bisa berjalan, tetapi kemanusiaan harus didahulukan. Warga butuh bantuan hari ini, bukan setelah debat selesai,” tegasnya.

Presiden Turun ke Lapangan

Pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung dua lokasi terdampak: Tapanuli Tengah di Sumatra Utara dan Kutacane di Aceh. Dengan helikopter, Presiden mengecek dapur umum, posko Basarnas, layanan kesehatan, hingga kegiatan trauma healing.

SGY menilai langkah Presiden tersebut sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah menaruh perhatian serius. “Tinggal bagaimana seluruh elemen bangsa menyusul dengan aksi konkret,” ujarnya.

SGY menyerukan pembangunan Gerakan Gotong Royong Kolosal Nasional yang melibatkan pemerintah pusat, pemda, BUMN, BUMD, organisasi masyarakat,