Gerakan Tuntaskan Reformasi Minta Presiden segera Keluarkan Perppu Perampasan Aset

Dugaan kejahatan TPPU di Departemen Keuangan khususnya di Ditjen Pajak dan Beacukai ini membuktikan terjadinya krisis institusional, kebijakan, tatakelola dan moral di departemen tsb yang memerlukan solusi segera.

Oleh : Hermawanto 

Penggiat Penegakan Hukum/Advokat

KOSADATA - Sengkarut dana  349 T yang dicurigai sebagai dana ilegal Pencucian Uang (TPPU) dan 187 T dugaan penyelundupan emas batangan menjadi pembuka tabir adanya  masalah sistemik dalam kejahatan keuangan di Indonesia. Dugaan kejahatan TPPU di Departemen Keuangan khususnya di Ditjen Pajak dan Beacukai ini membuktikan terjadinya krisis institusional, kebijakan, tatakelola dan moral di departemen tsb yang memerlukan solusi segera.

Kemana KPK, kemana Polri, kemana Kejaksaan, kemana PPNS Kemenkeu, mengapa kasus ini sudah sekian lama  tidak terungkap. Mengapa para aparat penegak hukum itu  diam, ada apa sebenarnya? Begitulah pertanyaan publik yang terperanjat dengan temuan ini ketika akhirnya Menko Polhukam Prof.Mahfud MD  dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite TPPU membukanya ke publik, berdasarkan laporan-laporan yang diterimanya dari PPATK dan sumber-sumber lainnya. Laporan PPATK itu sesungguhnya telah disampaikan pula kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani sejak tahun 2019 namun tidak ada respon dan tindak lanjut apapun sehingga terakumulasi dengan nilai yang sangat fantastis.  

Sementara itu, RUU Perampasan Aset yang sudah di DPR sejak tahun 2006 tidak kunjung disahkan DPR.Sehingga temuan-temuan yang telah diungkapkan Menkopolhukam dan kekayaan fantastis seperti  yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo, pejabat Ditjen Pajak serta  para pejabat lainnya dapat dirampas berdasarkan pertimbangan  “aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan”. Kekajaan yang diperolehdengan tidak sah ini