GMNI DKI Soroti Kerja Sama Pertahanan RI–AS, Ingatkan Risiko Ketergantungan dan Ancaman Kedaulatan

Restu Hanif
Apr 20, 2026

Ketua DPD GMNI DKI Jakarta Deodatus Sunda. Foto: ist.

KOSADATA — Ketua DPD GMNI DKI Jakarta Deodatus Sunda menyoroti penandatanganan Joint Statement on Establishment of the U.S.–Indonesia Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) yang diteken pada 13 April 2026. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak lengah terhadap potensi ancaman terhadap kedaulatan nasional di balik kerja sama pertahanan tersebut.

Deodatus menegaskan bahwa kerja sama tersebut tidak bisa dilihat semata sebagai upaya peningkatan kapasitas militer. Menurutnya, MDCP membawa implikasi strategis yang luas, mulai dari aspek hukum internasional hingga arah kebijakan pertahanan Indonesia ke depan.

“Kerja sama ini harus dianalisis secara kritis, karena berpotensi mempengaruhi kemandirian strategis Indonesia, terutama dalam hal teknologi, doktrin militer, dan kebijakan jangka panjang,” kata Deodatus dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Senin, 20 April 2026.

Deodatus menilai MDCP mencakup berbagai pilar penting seperti modernisasi alutsista, pelatihan militer profesional, hingga pengembangan teknologi pertahanan di sektor maritim dan sistem otonom. 

Walaupun demikian, ia mengingatkan terdapat potensi integrasi sistem pertahanan yang bisa menyeret Indonesia ke dalam orbit kepentingan militer global.

“Pola kerja sama modern tak lagi sebatas latihan bersama, melainkan sudah masuk ke tahap interoperability dan integrasi sistem. Kondisi ini dinilai rawan menciptakan ketergantungan, khususnya pada negara mitra dalam hal teknologi dan operasional,” tegasnya.

Deodatus mengingatkan adanya risiko kerja sama ini menjadi pintu masuk penetrasi kepentingan militer global. Salah satu yang disorot adalah wacana akses lintas udara militer (military overflight access) yang dinilai berpotensi mengurangi kontrol penuh negara atas wilayah udara nasional.

“Perubahan mekanisme dari persetujuan menjadi sekadar pemberitahuan merupakan bentuk reduksi kedaulatan yang tidak bisa ditoleransi,” ujarnya.

Selain itu, posisi strategis Indonesia sebagai penghubung


1 2

Related Post

Post a Comment

Comments 0