Harga Minyak Melonjak, Komisi XI DPR Ingatkan Potensi Tambahan Subsidi Rp204 Triliun

KOSADATA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic menyoroti potensi tambahan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat kenaikan harga minyak dunia. Ia meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa transparan dalam menjelaskan kemampuan fiskal menghadapi lonjakan subsidi energi.

Dalam Rapat Kerja Komisi XI bersama Menteri Keuangan, Dolfie memaparkan hitungan jika harga minyak dunia mencapai rata-rata 100 dolar per barel.

"Kalau kita menggunakan APBN per dolar itu kan menambah subsidi atau biaya 6,8 triliunan. Dikali dengan asumsi 100 kurang 70 berarti kan 30 kali 6,8, jatuhnya 204 triliun,"  kata Dolfie pada Senin, 6 April 2026 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.

Dolfie menjelaskan, tambahan beban tersebut berpotensi membuat Kementerian Keuangan menambah belanja hingga Rp204 triliun khusus untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga akhir tahun.

Ia menilai, kondisi ini perlu diantisipasi secara matang terkait ruang fiskal yang tersedia dalam APBN. Ia menekankan pentingnya kejelasan sumber pembiayaan tambahan tersebut agar publik mendapatkan informasi yang akurat.

"Itu yang mungkin perlu dijelaskan, ruang untuk membayar kompensasi terkait BBM itu ada berapa? Kalau pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu kan sekitar 150 triliun untuk membayar kompensasi,"  jelas Dolfie.

Meski menilai kebutuhan tambahan anggaran tersebut masih dalam batas yang dapat dikelola, Dolfie menegaskan transparansi menjadi kunci utama. Hal ini penting guna menghindari ketidakpastian di tengah dinamika ekonomi global yang fluktuatif.

"Nah, itu yang perlu kita dengar Pak Menteri penjelasan itu, transparansi dari aspek kemampuan APBN, ruang fiskalnya itu ada di mana menghadapi tambahan belanja yang diperlukan akibat perubahan asumsi," tandasnya.***

Update