Prabowo Minta PKB Diawasi, Pengamat: Ada Trauma Politik dan Alarm Koalisi

KOSADATA — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) “diawasi” dalam acara retret di Hambalang memantik tafsir politik. Pengamat menilai pernyataan itu bukan sekadar candaan internal koalisi, melainkan sinyal kewaspadaan Presiden terhadap dinamika dan loyalitas partai pendukung pemerintah.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai ucapan Prabowo tidak bisa dilepaskan dari pengalaman politik masa lalu. PKB tercatat pernah meninggalkan Prabowo pada Pilpres 2024 ketika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memilih menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan.

“Dalam politik, tidak ada pernyataan yang benar-benar netral. Permintaan untuk ‘mengawasi’ PKB dapat dibaca sebagai refleksi pengalaman politik sebelumnya sekaligus penanda kehati-hatian Prabowo dalam mengelola koalisi ke depan,” ujar Arifki dalam keterangannya, Kamis, 8 Januari 2026.

Menurut Arifki, pernyataan tersebut muncul di tengah pembahasan isu-isu strategis, seperti wacana koalisi permanen dan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Dalam konteks itu, Prabowo dinilai ingin memastikan bahwa dukungan partai koalisi bersifat konsisten, bukan situasional.

Ia menilai pesan tersebut juga menjadi pengingat bahwa gagasan koalisi permanen tidak otomatis meniadakan potensi perbedaan sikap antarpartai. PKB, yang dikenal adaptif dalam membaca peta kekuasaan, dinilai masih akan menjaga ruang manuver politiknya dan belum tentu sepenuhnya mengunci diri dalam koalisi jangka panjang.

Lebih jauh, Arifki menilai sinyal Prabowo tidak hanya ditujukan kepada PKB. Pernyataan itu juga berpotensi menjadi pesan tidak langsung kepada Partai Demokrat dan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang dinilai belum sepenuhnya solid dalam sejumlah isu strategis, termasuk dukungan terhadap Pilkada melalui DPRD.

“Sejarah menunjukkan Demokrat juga sempat