Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Nasrullah. Foto: Humas DPRD DKI Jakarta
"Belum. Rencana (penonaktifan NIK) april dilakukan secara bertahap. Masih menunggu hasil Pemilu," ujar Budi kepada wartawan, Senin (4/3/2024).
Diakuinya, penonaktifan NIK ini telah disosialisasikan langsung kepada warga sejak Maret 2023 lalu. Dia menegaskan, tertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas, mengingat keakuratan data dapat mempengaruhi proses pembangunan daerah serta kebijakan publik guna menciptakan keberadaban kehidupan masyarakat yang madani dan sejahtera.
"Dan sejak 2011 s.d 2016 kita juga sudah menonaktifkan sebanyak 2,2 juta. Kedepan, kita akan lakukan setiap tahun agar masyarakat tertib administrasi kependudukan," katanya. ***
Comments 0