Wujudkan Reformasi Birokrasi, Demokrat Minta Pejabat DKI Punya Kepekaan Sosial

KOSADATA — Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta menyoroti pentingnya dimensi sosial dalam rotasi besar-besaran pejabat struktural yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. 

Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Ali Muhammad Johan menegaskan, mutasi bukan sekadar pergantian administratif, melainkan harus berdampak langsung pada pelayanan publik.

“Kami menilai langkah Gubernur Pramono sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi. Tapi yang perlu dijaga adalah rohnya—bahwa rotasi ini harus berorientasi pada kebutuhan warga,” ujar Ali kepada wartawan, Rabu, 7 Mei 2025.

Menurut Ali, penunjukan pejabat strategis ke depan akan sangat menentukan arah pembangunan Jakarta, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, penanggulangan banjir, dan penataan ruang. 

Karena itu, ia menekankan pentingnya memilih pejabat yang tidak hanya andal secara teknis, tetapi juga memiliki kepekaan sosial.

“Jakarta ini kompleks. Pejabat yang dipilih harus bisa membaca dinamika sosial warga. Kompetensi saja tidak cukup,” ujarnya.

Ali juga menekankan bahwa seluruh proses mutasi harus terbuka terhadap pengawasan publik dan legislatif. Fraksi Demokrat, kata dia, akan turut mengawal pelaksanaan kebijakan ini di lapangan untuk memastikan rotasi pejabat benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Gubernur Pramono Anung sebelumnya resmi melantik 59 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Rabu siang, di Balai Kota. 

Mereka yang dilantik antara lain lima wali kota, satu bupati Kepulauan Seribu, serta sejumlah kepala dinas, kepala biro, dan direktur rumah sakit umum daerah.

Pramono mengatakan pelantikan ini dilakukan setelah melalui tahapan evaluasi kinerja dan uji kompetensi, serta mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan DPRD DKI Jakarta.

“Semua syarat sudah kami penuhi, dan hari ini tim Pemprov Jakarta sudah