Bukan Sekedar Koperasi, KDMP Gerakkan Ekonomi Desa

KOSADATA — Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat ekonomi desa melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara menyampaikan hal itu saat membuka Rapat Koordinasi Gabungan (Rakorgab) KDMP di Bali. 

KDMP, menurut Suahasil, bukan sekadar wadah koperasi. Ia digagas sebagai gerakan pemberdayaan ekonomi desa yang memberi akses langsung bagi warga untuk mengelola berbagai usaha penunjang kebutuhan sehari-hari, mulai dari penyediaan pupuk, LPG, sembako, hingga layanan kesehatan.

“Sinergi ini adalah kunci untuk menjadikan desa sebagai pusat perekonomian yang mandiri dan berkelanjutan, menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Suahasil dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Senin, 11 Agustus 2025.

Pemerintah akan memprioritaskan penguatan regulasi dan percepatan pembentukan satuan tugas (Satgas) KDMP di berbagai daerah. Pelatihan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi fokus untuk memastikan keberlanjutan program.

Kementerian Keuangan memberi dukungan penuh melalui skema pembiayaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025. Kebijakan ini memungkinkan koperasi mengembangkan lini usaha sehingga KDMP dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi lokal.

Melalui skema tersebut, KDMP diharapkan mampu memperluas layanan, memperkuat daya saing usaha desa, dan memberi manfaat langsung bagi warga. “Dengan pembiayaan yang tepat, koperasi desa bisa tumbuh lebih cepat dan menjadi tulang punggung perekonomian lokal,” kata Suahasil.

Kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN dipandang krusial untuk mempercepat pemerataan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta menguatkan ketahanan ekonomi desa.

Pemerintah menilai KDMP dapat menjadi model pemberdayaan yang inklusif dan berkelanjutan, menghubungkan potensi desa dengan pasar yang lebih luas. Langkah ini dinilai sejalan dengan target pemerintah membangun struktur ekonomi yang merata di seluruh wilayah