Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi V dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta
“Penanggulangan itu bukan hanya bekerja setelah terjadi bencana. Harus ada upaya bagaimana mencegah bencana terjadi di lokasi tersebut. Antisipasi dini adalah bagian dari penanggulangan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemetaan daerah rawan bencana secara menyeluruh untuk mencegah masyarakat tinggal di wilayah dengan risiko tinggi. Dengan pemetaan akurat, pemerintah dapat memperkuat edukasi serta kebijakan penataan ruang yang lebih aman.
Data terbaru Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatera 2025 menunjukkan eskalasi dampak bencana. Hingga Senin (1/12/2025) pukul 16.58 WIB, tercatat 533 orang meninggal dan lebih dari 500 lainnya masih hilang. Sekitar 2.500 orang luka-luka, sementara lebih dari 553 ribu warga mengungsi. Total penduduk terdampak mencapai 1,4 juta jiwa di 48 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam laporan kepada Komisi V, Kepala BNPP/Basarnas menyampaikan bahwa operasi SAR di tiga provinsi tersebut merupakan yang terbesar sepanjang 2024–2025, dengan pengerahan lebih dari 6.000 personel sejak bencana melanda pada 25 November 2025.
Peralatan SAR yang diterjunkan meliputi helikopter, drone thermal, kapal laut, perahu karet, truk, dan kendaraan taktis dari berbagai kantor SAR di Sumatera dan Jakarta. Basarnas menyatakan bahwa kekuatan dapat terus ditambah sesuai kebutuhan, termasuk dukungan helikopter dan kapal tambahan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang masih terisolasi. Langkah ini diharapkan mempercepat evakuasi dan membuka akses menuju titik terdampak. (***)
Update berita terkini KOSADATA di Google News
Comments 0