Perkuat Keterbukaan Informasi Publik Wujudkan Good Governance di Lingkungan Kemenparekraf

KOSADATA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik dalam mewujudkan kehadiran clean and good governance di lingkungan internal Kemenparekraf/Baparekraf.

Menparekraf Sandiaga saat memberikan sambutan dalam “Forum Keterbukaan Informasi Publik”, di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (11/9/2024) berpandangan bahwa dalam sektor parekraf, keterbukaan informasi publik menjadi penting.

Dengan memberikan narasi positif nyatanya mempengaruhi keinginan hingga keamanan dan kenyamanan wisatawan dalam berwisata. 

“Oleh karena itu, kita ingin agar keterbukaan informasi publik itu menjadi esensi dan menjadi apa yang harus kita perjuangkan,” kata Sandiaga.

Keterbukaan informasi publik di dalamnya juga meliputi pengadaan barang dan jasa juga menjadi bagian dari informasi yang sangat dibutuhkan.

Sebab tidak hanya masyarakat, namun dunia usaha maupun juga NGO (non-governmental organization) juga ingin tahu bagaimana kementerian/lembaga melakukan good governance dalam pengadaan barang dan jasa.

“Memang Kemenparekraf ini anggarannya tidak terlalu besar tapi tetap saja setiap sen-nya kami kelola di sini harus dipertanggungjawabkan untuk kepentingan masyarakat Indonesia menuju Indonesia Emas 204,” kata Sandiaga.

Pada tahun 2021 hingga 2023, Kemenparekraf/Baparekraf mendapatkan predikat sebagai Badan Publik yang Informatif dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.

“Upaya keras kita meraih predikat badan publik informatif akan terus dipertahankan dan ditingkatkan ke depan dan seluruh PPID bersinergi. Mari kita manfaatkan setiap informasi yang kita kelola untuk kemajuan Indonesia, khususnya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujar Sandiaga.

Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, mengatakan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dibutuhkan komitmen serta kosistensi, dan Kemenparekraf/Baparekraf