Pernyataan Sikap DPRD Jabar: Dukung Perampasan Aset Koruptor hingga Reformasi Polri

KOSADATA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyatakan sikap resmi terhadap sejumlah isu nasional dan daerah.

Dalam pernyataan yang dibacakan Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa Karya Guna, Senin, 1 September 2025, pimpinan dewan menegaskan dukungan terhadap pengesahan beberapa rancangan undang-undang serta agenda reformasi kepolisian.

“DPRD Jabar mendukung penuh pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor dan revisi KUHP. Kami juga mendorong penegakan hukum yang transparan dalam kasus meninggalnya almarhum Afan Kuniawan serta pelaksanaan reformasi di tubuh Polri,” ujar Buky Wibawa dalam pernyataan sikap pimpinan DPRD Jawa Barat seperti diunggah Sekda Jabar, Herman Suryatman, Senin, 1 September 2025.

Selain isu nasional, DPRD Jabar juga menyoroti persoalan di tingkat daerah. Poin yang ditegaskan meliputi perlindungan kebebasan beribadah, penanganan pengangguran dan persoalan ketenagakerjaan, pemberantasan pungutan liar, hingga pemerataan pendidikan.

“Kami juga meminta agar penerimaan Kartu Indonesia Pintar ditertibkan, serta memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja informal,” kata Buky.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh seluruh pimpinan DPRD Jabar, ketua fraksi dari sepuluh partai politik, ketua komisi, dan badan kehormatan dewan.***

Update terus berita KOSADATA di Google News.