Pemerintah Telah Susun Peta Jalan Hilirisasi Mineral Nikel hingga 2045
Pemerintah diakui telah menyusu peta jalan hilirisasi mineral nikel hingg 2045.
Soal Ekspor Bijih Nikel Ilegal, Pemerintah Didesak Segera Bertindak
Pemerintah harus tegas menindak semua pihak yang terlibat dalam ekspor nikel ilegal senilai Rp14,5 triliun tersebut
Luhut Ditantang Pidanakan Eksportir Lima Juta Ton Nikel Ilegal
Mulyanto menduga praktik eskpor ilegal ini dilakukan oleh jaringan yang melibatkan perusahaan swasta, oknum pemerintah dan oknum lembaga pengawasan ekspor
Soal Pendapatan Ekspor Nikel, Mulyanto Sebut Presiden Blunder
Mulyanto prihatin berdasarkan jawaban yang disampaikan ternyata presiden tidak dapat membedakan antara pendapatan devisa dari ekspor nikel yang sebesar Rp510 triliun dengan penerimaan negara dari komoditas nikel.
Komoditas Nikel Malah Impor, Mulyanto: Program Hilirisasi Ambyar
Ia minta Pemerintah segera menutup smelter kelas I yang hanya bisa memproduksi NPI dan feronikel.
Hilirisasi Perlu Dukungan Logistik Terintegrasi
Program hilirisasi harus didukung sistem logistik terintegrasi berbasis komoditas/produk untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional logistik dalam proses hilirisasi yang berpotensi meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas/produk itu.
Pemerintah Harus Dorong Pengusaha Lokal Bangun Smelter Nikel
Pemerintah harus dapat mengantisipasi dampak negatif dari dominasi perusahaan asing yang mengelola sumber daya alam Indonesia selama ini.
Kemenhub Dukung Aplikasi SIMBARA Melalui Inaportnet
Selama ini, pemanfaatan data Inaportnet telah meningkatkan efisiensi waktu dan biaya layanan kepelabuhanan.
Polemik Tambang Nikel Raja Ampat Makin Panas, DPR Segera Panggil Dirjen Minerba
Menurut Bambang, fokus utama pengawasan DPR nanti adalah aspek legalitas dan kesesuaian aktivitas pertambangan dengan ketentuan perundangan
Penambangan Nikel yang Mengancam Peradaban
Masyarakat pesisir kehilangan air bersih karena sumur-sumur mereka rusak oleh aktivitas tambang